“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ucapnya.
Pernyataan itu menjadi jawaban atas kekhawatiran publik soal transparansi pembahasan RUU yang selama bertahun-tahun mandek di meja legislasi.
Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Dalam rapat itu, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco lantas meminta persetujuan peserta rapat yang hadir.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.
Pengesahan di paripurna menjadi langkah terakhir sebelum aturan ini resmi berlaku. Bagi publik, kehadiran UU Perampasan Aset berarti negara punya dasar hukum lebih kuat untuk merampas harta hasil korupsi dan tindak pidana lain, termasuk aset yang disembunyikan di luar negeri.
Itu sebabnya aturan ini lama dinanti. Tanpa payung hukum yang jelas, penindakan terhadap harta pelaku kejahatan kerap berhenti di jerat pidana badan, sementara aset hasil kejahatan sulit disentuh.
Pengesahan di rapat paripurna DPR menjadi penentu berikutnya. Setelah itu, tahapan berlanjut ke pemerintah sebelum aturan bisa diterapkan secara penuh.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah