Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Disahkan, PKS Sebut Ditunggu 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Disahkan, PKS Sebut Ditunggu 18 Tahun
RUU Perampasan Aset Disahkan, PKS Sebut Ditunggu 18 Tahun

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Politikus PKS itu menyebut aturan tersebut sudah ditunggu sekitar 18 tahun.

Persetujuan itu disampaikan Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026), sehari setelah Komisi III DPR dan pemerintah menuntaskan pengambilan keputusan tingkat I atas RUU tersebut.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir.

Dengan sikap itu, seluruh fraksi di DPR kini berada di barisan yang sama. Tak ada penolakan tersisa menjelang pengesahan di paripurna.

Ditunggu sejak lama

Nasir menegaskan komitmen fraksinya bukan sekadar formalitas di ruang rapat. Menurut dia, dukungan itu harus dibuktikan lewat penyelesaian seluruh proses legislasi sampai titik akhir, yaitu pengesahan.

Ia berharap harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda. Sebab, rancangan aturan ini sudah lama bergulir tanpa ujung.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.

Ia lantas menyebut usia pembahasan RUU ini sudah mencapai sekitar 18 tahun. Angka itu menjadi penanda betapa panjang jalan aturan perampasan aset sebelum akhirnya sampai ke ambang pengesahan.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.

Apresiasi untuk pengawal pembahasan

Nasir juga memberi apresiasi kepada pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang menyumbang masukan selama pembahasan. Kerja pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang terus mengawal proses itu ikut disebutnya.

“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ucapnya.

Pernyataan itu menjadi jawaban atas kekhawatiran publik soal transparansi pembahasan RUU yang selama bertahun-tahun mandek di meja legislasi.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Dalam rapat itu, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dasco lantas meminta persetujuan peserta rapat yang hadir.

“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.

Pengesahan di paripurna menjadi langkah terakhir sebelum aturan ini resmi berlaku. Bagi publik, kehadiran UU Perampasan Aset berarti negara punya dasar hukum lebih kuat untuk merampas harta hasil korupsi dan tindak pidana lain, termasuk aset yang disembunyikan di luar negeri.

Itu sebabnya aturan ini lama dinanti. Tanpa payung hukum yang jelas, penindakan terhadap harta pelaku kejahatan kerap berhenti di jerat pidana badan, sementara aset hasil kejahatan sulit disentuh.

Pengesahan di rapat paripurna DPR menjadi penentu berikutnya. Setelah itu, tahapan berlanjut ke pemerintah sebelum aturan bisa diterapkan secara penuh.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →