JAKARTA — Delapan fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Komisi III sebelum RUU tersebut dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan ini membuka jalan bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Namun, setiap fraksi memberi catatan berbeda soal mekanisme dan perlindungan hak warga.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Safaruddin menekankan kewenangan perampasan aset harus diimbangi aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Bagi PDI Perjuangan, prinsipnya adalah kuat dalam memberantas kejahatan, tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap tunduk pada konstitusi dan keadilan,” kata Safaruddin dalam rapat.
PDIP ingin RUU ini menjadi instrumen negara untuk memulihkan kekayaan dari tindak pidana, baik yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan secara melawan hukum. Orientasinya bukan sekadar merampas aset dan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memulihkan aset sebagai bagian dari keadilan sosial dan penguatan kedaulatan ekonomi.
Golkar: Keberhasilan Perkara Diukur dari Aset yang Kembali
Fraksi Golkar menilai pendekatan penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemulihan aset atau aset recovery. Anggota Komisi III Fraksi Golkar Benny Utama menyebut keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses hukum atau beratnya sanksi pidana.
“Keberhasilan penanganan suatu perkara tidak senantiasa hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara hukum, maupun beratnya sangsi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum,” ujar Benny.
Golkar juga meminta ada mekanisme kontrol dalam mengelola dan mengawasi aset melalui lembaga yang transparan, akuntabel, dan independen. Tujuannya agar aset sitaan tidak hanya dikuasai negara, tetapi bisa dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, atau dikembalikan kepada korban dan pihak ketiga.
“Kami memandang bahwa RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya harus menjadi instrumen penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghilangan keuntungan hasil kejahatan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perlindungan hak masyarakat, dan pengambilan aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” jelas Benny.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah