Gerindra Minta RUU Tidak Rugikan Warga Beritikad Baik
Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka menegaskan mekanisme perampasan aset harus punya landasan hukum kuat, transparan, dan akuntabel. Ia khawatir kewenangan itu disalahgunakan aparat penegak hukum atau kepentingan kekuasaan.
“RUU Perampasan Aset tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak miliknya secara sah dan beritikad baik,” kata Martin.
Menurut Martin, RUU ini telah menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan di pengadilan dan memperoleh pengembalian aset atau ganti kerugian yang adil. Pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan lewat badan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR juga dianggap akan menjaga transparansi.
“Di samping itu, pemisahan fungsi pengelolaan aset dan pengawasan melalui beban yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan unsur pengawas akan memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Nasdem hingga PKS Soroti Pemulihan Korban dan Tenggat 15 Desember
Fraksi Nasdem berharap pembentukan RUU ini menyediakan landasan hukum komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset terkait korupsi serta tindak pidana lain. Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Rudianto Lallo menekankan pemulihan tidak boleh dipandang semata sebagai peningkatan penerimaan negara.
“Nasdem mengapresiasi dan mendukung bahwa perampasan aset harus berorientasi pada pemulihan kerja negara dan korban. Pemulihan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peningkatan penerimaan negara,” kata Rudianto.
Fraksi PKB menuntut negara hadir untuk memulihkan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya. Anggota Komisi III Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menegaskan aset harus dikembalikan kepada korban lebih dulu sebelum menjadi aset negara.
“Negara harus hadir untuk memulihkan dan mengembalikan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya untuk dikembalikan pada korban kejahatan tindak pidananya, baru kemudian menjadi aset negara,” kata Hasbiallah.
PKB juga meminta mekanisme dijalankan ketat berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
Dari PKS, Anggota Komisi III Nasir Djamil menyoroti lamanya proses penyusunan RUU ini. Menurut dia, rancangan itu sudah ditunggu sekitar 18 tahun dan bisa diselesaikan sebelum tenggat 15 Desember 2026.
“Rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa selesaikan sebelum tenggat waktunya yakni 15 Desember 2026,” kata Nasir.
Fraksi PAN lewat Anggota Komisi III Endang Agustina menegaskan RUU ini tidak boleh mengorbankan hak kepemilikan warga negara, mengabaikan prinsip negara hukum, atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan aparat. Bagi pembaca, RUU ini menentukan seberapa cepat uang rakyat dari korupsi bisa kembali ke kas negara dan korban, bukan tertahan bertahun-tahun di meja pengadilan.
Dengan kesepakatan delapan fraksi, RUU Perampasan Aset tinggal menunggu pembahasan di Rapat Paripurna. Jika lolos, Indonesia akan punya dasar hukum baru untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana tetap.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah