JAKARTA — Delapan fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Komisi III sebelum RUU tersebut dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan ini membuka jalan bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Namun, setiap fraksi memberi catatan berbeda soal mekanisme dan perlindungan hak warga.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Safaruddin menekankan kewenangan perampasan aset harus diimbangi aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Bagi PDI Perjuangan, prinsipnya adalah kuat dalam memberantas kejahatan, tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap tunduk pada konstitusi dan keadilan,” kata Safaruddin dalam rapat.
PDIP ingin RUU ini menjadi instrumen negara untuk memulihkan kekayaan dari tindak pidana, baik yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan secara melawan hukum. Orientasinya bukan sekadar merampas aset dan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memulihkan aset sebagai bagian dari keadilan sosial dan penguatan kedaulatan ekonomi.
Golkar: Keberhasilan Perkara Diukur dari Aset yang Kembali
Fraksi Golkar menilai pendekatan penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemulihan aset atau aset recovery. Anggota Komisi III Fraksi Golkar Benny Utama menyebut keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses hukum atau beratnya sanksi pidana.
“Keberhasilan penanganan suatu perkara tidak senantiasa hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara hukum, maupun beratnya sangsi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum,” ujar Benny.
Golkar juga meminta ada mekanisme kontrol dalam mengelola dan mengawasi aset melalui lembaga yang transparan, akuntabel, dan independen. Tujuannya agar aset sitaan tidak hanya dikuasai negara, tetapi bisa dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, atau dikembalikan kepada korban dan pihak ketiga.
“Kami memandang bahwa RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya harus menjadi instrumen penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghilangan keuntungan hasil kejahatan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perlindungan hak masyarakat, dan pengambilan aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” jelas Benny.
Gerindra Minta RUU Tidak Rugikan Warga Beritikad Baik
Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka menegaskan mekanisme perampasan aset harus punya landasan hukum kuat, transparan, dan akuntabel. Ia khawatir kewenangan itu disalahgunakan aparat penegak hukum atau kepentingan kekuasaan.
“RUU Perampasan Aset tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak miliknya secara sah dan beritikad baik,” kata Martin.
Menurut Martin, RUU ini telah menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan di pengadilan dan memperoleh pengembalian aset atau ganti kerugian yang adil. Pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan lewat badan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR juga dianggap akan menjaga transparansi.
“Di samping itu, pemisahan fungsi pengelolaan aset dan pengawasan melalui beban yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan unsur pengawas akan memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Nasdem hingga PKS Soroti Pemulihan Korban dan Tenggat 15 Desember
Fraksi Nasdem berharap pembentukan RUU ini menyediakan landasan hukum komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset terkait korupsi serta tindak pidana lain. Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Rudianto Lallo menekankan pemulihan tidak boleh dipandang semata sebagai peningkatan penerimaan negara.
“Nasdem mengapresiasi dan mendukung bahwa perampasan aset harus berorientasi pada pemulihan kerja negara dan korban. Pemulihan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peningkatan penerimaan negara,” kata Rudianto.
Fraksi PKB menuntut negara hadir untuk memulihkan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya. Anggota Komisi III Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menegaskan aset harus dikembalikan kepada korban lebih dulu sebelum menjadi aset negara.
“Negara harus hadir untuk memulihkan dan mengembalikan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya untuk dikembalikan pada korban kejahatan tindak pidananya, baru kemudian menjadi aset negara,” kata Hasbiallah.
PKB juga meminta mekanisme dijalankan ketat berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
Dari PKS, Anggota Komisi III Nasir Djamil menyoroti lamanya proses penyusunan RUU ini. Menurut dia, rancangan itu sudah ditunggu sekitar 18 tahun dan bisa diselesaikan sebelum tenggat 15 Desember 2026.
“Rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa selesaikan sebelum tenggat waktunya yakni 15 Desember 2026,” kata Nasir.
Fraksi PAN lewat Anggota Komisi III Endang Agustina menegaskan RUU ini tidak boleh mengorbankan hak kepemilikan warga negara, mengabaikan prinsip negara hukum, atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan aparat. Bagi pembaca, RUU ini menentukan seberapa cepat uang rakyat dari korupsi bisa kembali ke kas negara dan korban, bukan tertahan bertahun-tahun di meja pengadilan.
Dengan kesepakatan delapan fraksi, RUU Perampasan Aset tinggal menunggu pembahasan di Rapat Paripurna. Jika lolos, Indonesia akan punya dasar hukum baru untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana tetap.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah