JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Martin Manurung mendorong RUU Masyarakat Adat dituntaskan tahun ini, bahkan sebelum masa reses DPR dimulai. Ia ingin pembahasan berjalan cepat sampai dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Dorongan itu muncul karena RUU Masyarakat Adat sudah 18 tahun masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa kepastian. Martin tidak ingin pembahasan kembali molor hingga tahun ke-19.
“Ini adalah amanat konstitusi yang tertinggal ini. Yang harus kita penuhi, karena memang konstitusi kita mengakui masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, dan diamanatkan dalam undang-undang, kita belum selesaikan,” kata Martin, Rabu (18/11/2026).
Politikus itu menyebut pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat hukum adat sudah tertulis di konstitusi. Karena itu, lanjutnya, pengaturan lebih rinci mesti diwujudkan lewat undang-undang, bukan dibiarkan menggantung.
Janji politik sejak 2014
Martin juga mengingatkan RUU Masyarakat Adat merupakan janji politik yang disampaikan sejak 2014. Sampai sekarang janji itu belum terealisasi.
Menurut dia, penyelesaian RUU tersebut menjadi tanggung jawab DPR sebagai lembaga legislatif. Ada dua hal yang harus dipenuhi sekaligus: amanat konstitusi dan kebutuhan masyarakat adat akan kepastian hukum.
Ia menilai lamanya proses ini bukan karena kurang bahan. DPR sudah melakukan sejumlah kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat adat di berbagai daerah. RDPU adalah forum DPR mendengar langsung masukan warga dan pemangku kepentingan.
Kunjungan itu antara lain ke Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Sumatera Barat, hingga Toba. Dari rangkaian pertemuan itu, kata Martin, DPR sudah punya bekal cukup untuk melanjutkan pembahasan.
Pemerintah diminta cepat siapkan DIM
Sorotan berikutnya tertuju ke pemerintah. Martin berharap pemerintah merespons pembahasan RUU ini dengan cepat, termasuk menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM). DIM adalah daftar poin dan catatan pemerintah atas isi rancangan, yang jadi bahan utama pembahasan bersama DPR.
Tanpa DIM yang cepat, pembahasan di komisi tidak bisa berjalan. Di titik inilah target sebelum reses bergantung pada kecepatan kedua pihak.
“Dan mudah-mudahan kalau ini berjalan cepat, pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM, jangan-jangan sebelum kita reses ini sudah bisa bawa ke paripurna untuk pengesahan,” tutur Martin.
Ia meminta pertimbangan politik dalam pembahasan tetap diperhatikan, tetapi jangan sampai menghambat laju penyusunan regulasi. Seluruh anggota DPR diajak menjaga semangat menuntaskan RUU ini.
Bagi masyarakat adat, kepastian hukum itu berdampak langsung. Tanpa undang-undang, pengakuan atas wilayah adat, hak kolektif, dan kelembagaan masyarakat adat bergantung pada aturan daerah yang tidak seragam. Ketika konflik lahan atau investasi datang, warga adat kerap berada di posisi lemah karena dasar hukumnya tidak bulat.
Bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah, kehadiran UU ini juga menyangkut kepastian prosedur. Setiap izin yang bersinggungan dengan wilayah adat akan punya rujukan jelas, sehingga risiko sengketa bisa ditekan sejak awal.
Angka 18 tahun menjadi penanda paling keras dalam dorongan kali ini. Martin menyebut tenggat politiknya jelas: sebelum reses, atau setidaknya jangan sampai masuk tahun ke-19.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah