Alasan pemerintah setuju
Wamenkum Eddy Hiariej mengatakan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy.
Pengesahan ini menjadi babak baru dalam penanganan korupsi di Indonesia. Selama ini, penindakan terhadap pelaku korupsi kerap berhenti pada hukuman pidana tanpa menyentuh aset yang diduga hasil kejahatan.
Kehadiran UU Perampasan Aset memberi dasar hukum bagi negara untuk merampas aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Aturan ini juga menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri dan menyita kekayaan yang berasal dari kejahatan.
Bagi masyarakat, pengesahan RUU ini menjadi harapan agar uang negara yang dikorupsi bisa kembali. Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi dan kesiapan lembaga penegak hukum setelah UU berlaku.
“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah