Sabtu, 21 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Makar Prabowo: Rumah Brigjen Tedjo dan Kombes Iman Digeledah

Makar Prabowo
Makar Prabowo

JAKARTA — Tim penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah dua perwira baru yang diduga terlibat kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keduanya adalah Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM).

Penggeledahan menyasar lima lokasi di Bogor dan satu titik di Kecamatan Curug, Tangerang. Polisi menyebut rumah Kombes Iman di Bogor terindikasi jadi posko.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penggeledahan sudah berjalan sejak Kamis malam. “Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat Tipidum, terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor,” ujar Susatyo, Jumat (20/11).

Sampai Jumat siang, penyidik masih bekerja di salah satu rumah di Bogor. Hasil penggeledahan belum dibuka. Susatyo hanya menyebut semua temuan akan disampaikan dalam jumpa pers.

Deretan nama yang sudah ditetapkan tersangka

Kasus ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir. Selasa malam, 17 November, penyidik lebih dulu menggerebek rumah Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan. Eko adalah eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Eko bukan satu-satunya jenderal aktif yang masuk daftar tersangka. Ada tiga nama lain: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo dikenal sebagai eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden. Ahrie menjabat Kepala Divisi Hukum Polri. Sementara Slamet adalah eks Kepala Divisi TIK Polri.

Dengan tambahan Tedjo dan Iman, jumlah nama yang terseret dalam perkara ini bertambah jadi enam orang. Polri belum merinci peran masing-masing dalam dugaan makar tersebut.

Berawal dari dugaan penyadapan ilegal

Perkara bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah figur lain. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kemudian menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Status penyidikan berarti polisi sudah menemukan peristiwa pidana dan mulai mencari tersangka. Sebelumnya, kasus ini masih berstatus penyelidikan.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Pasal 258 KUHP mengatur hukuman bagi orang yang menyiapkan atau membantu pemberontakan. Pasal 332 KUHP berkaitan dengan perbuatan memperkuat niat jahat pihak lain.

Adapun Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan informasi elektronik secara melawan hukum.

Dampak ke institusi Polri

Yang membuat perkara ini berat: hampir semua nama yang disebut adalah perwira tinggi. Ada jenderal bintang empat, ada pula bintang dua dan bintang satu. Sebagian masih aktif di struktur Polri.

Bagi publik, ini ujian terbuka soal transparansi Polri. Kasus melibatkan orang-orang di dalam tubuh institusi sendiri, sehingga penyidik dituntut menjelaskan hasil penggeledahan secara terukur. Laporan hasil yang dijanjikan dalam jumpa pers akan menjadi penentu arah pemberitaan pekan depan.

Untuk perwira yang masih bertugas, status tersangka berdampak langsung pada jabatan. Ahrie Sonta Nasution misalnya, masih tercatat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri saat namanya masuk daftar tersangka.

Bareskrim belum mengumumkan apakah para tersangka ditahan. Susatyo memastikan penyidik terus bekerja dan hasil penggeledahan rumah Tedjo, Iman, dan lokasi lain akan dibeberkan dalam waktu dekat.

(FI)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →