BANGKOK — Thailand tengah menimbang menaikkan harga kewarganegaraan lewat jalur investasi hingga sepuluh kali lipat, mendekati 3 juta dolar AS atau sekitar Rp1,4 triliun dengan asumsi kurs saat ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Polapee Suwanchawee memerintahkan Departemen Administrasi Provinsi mengkaji perubahan itu pada Selasa, termasuk apakah angka 100 juta baht pun masih terlalu rendah.
Kebijakan ini menyentuh langsung siapa saja yang bermimpi memegang paspor Thailand tanpa pernah tinggal lama di sana. Bagi pemerintah, persoalannya bukan sekadar uang masuk, melainkan celah keamanan yang dipakai kelompok modal asing untuk menyusup lewat jalur naturalisasi.
Polapee menyampaikan arahan itu dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri di Bangkok. Menurutnya, kementerian terus menerima keluhan soal celah dalam pencatatan sipil dan naturalisasi. Sejumlah aturan sudah berlaku begitu lama sampai tak lagi cocok dengan kondisi keamanan dan ekonomi Thailand sekarang.
Aturan lawas lebih dari 30 tahun
Ia meminta departemen tersebut meninjau ulang undang-undang dan regulasi berusia lebih dari 30 tahun. Prioritasnya adalah peraturan menteri yang bisa diubah lebih cepat. Biro Administrasi Pendaftaran diminta melaporkan kemajuan kajian itu kepadanya dalam tujuh hari.
Perintah lain menyasar aturan pencabutan kewarganegaraan. Polapee menilai aturan itu harus jelas dan tegas bagi warga naturalisasi yang tetap memegang kewarganegaraan asal atau melanggar syarat yang ditetapkan hukum. Ia juga menyerukan tindakan disipliner dan pidana terhadap pejabat serta pihak lain yang terlibat sindikat penipuan identitas palsu.
Sindikat itu memakai identitas palsu untuk memperoleh apa yang disebut kartu nol. Kartu nol adalah dokumen identitas bernomor awal nol yang diberikan kepada orang tanpa status kependudukan di Thailand. Catatan yang diperoleh secara melawan hukum harus segera dibatalkan.
Kantor Chabad kehilangan paspor
Kajian ini muncul beberapa pekan setelah Thailand mencabut kewarganegaraan Yosef Chaim Kantor, presiden jaringan Chabad di Thailand. Berkas kasus Departemen Investigasi Khusus menunjukkan ia tetap menggunakan kewarganegaraan Amerika Serikat setelah dinaturalisasi. Perintah pencabutan ditandatangani Perdana Menteri Anutin Charnvirakul.
Kasus Kantor memperlihatkan bagaimana aturan yang longgar bisa berujung pada pencabutan status di kemudian hari. Pemerintah tampaknya ingin menutup dua sisi sekaligus: mempersulit masuk lewat investasi dan memperjelas jalan keluar bagi mereka yang melanggar syarat.
Dampak buat calon investor
Bagi warga Indonesia yang mempertimbangkan program kewarganegaraan kedua, sinyalnya cukup jelas. Biaya masuk yang selama ini dianggap murah bisa melonjak drastis, sementara syarat administratif diperketat. Perencanaan jangka panjang soal domisili, pajak, dan status kewarganegaraan ganda jadi makin penting dibanding sekadar menghitung biaya akuisisi paspor.
Thailand bukan satu-satunya negara yang menaikkan tarif. Sejumlah negara sudah lebih dulu menaikkan harga program serupa, jadi langkah Bangkok ini memperkuat tren bahwa paspor kedua kian mahal. Angka 100 juta baht yang kini menjadi acuan pun menurut Polapee masih perlu diuji ulang.
Kajian akan bergulir dari peraturan menteri yang bisa diubah cepat, sementara laporan Biro Administrasi Pendaftaran dijadwalkan masuk dalam tujuh hari. Nasib tarif baru akan bergantung pada hasil telaah itu. “Kami harus memastikan aturan ini tidak lagi bisa dieksploitasi,” kata Polapee dalam rapat tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah