JAKARTA — Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Putusan panel hakim dari berbagai negara itu menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
Keputusan ini keluar lebih dari tujuh tahun setelah Gambia mengajukan kasus tersebut ke ICJ. Bagi ribuan pengungsi Rohingya, putusan itu menjadi pengakuan hukum pertama atas kekerasan yang membuat mereka terusir dari tanah kelahiran.
Dalam kesimpulannya, Hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki “niat untuk memusnahkan” sebagian besar populasi Rohingya. Ia menambahkan bahwa Myanmar melakukan “penghancuran bukti secara ekstensif” serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.
Putusan itu tidak bulat. Dari 15 hakim, sembilan mendukung dan enam menolak. Komposisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah Myanmar menolak kesimpulan pengadilan.
Penolakan Myanmar
Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan tindakan militer pada 2017 semata-mata respons terhadap aksi teror kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut “operasi pembersihan”.
Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebut putusan ICJ “tidak adil” dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Ia menyinggung hasil pemungutan suara yang tidak bulat.
“Negara kami dituduh secara tidak adil,” kata Khaing.
“Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut,” sebutnya.
ICJ menolak argumen Myanmar. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan operasi pembersihan, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga petempur Rohingya.
Tidak Ada Mekanisme Penegakan
Putusan ICJ bersifat simbolis. Lembaga itu mengadili negara, bukan individu, sehingga tidak dapat memenjarakan jenderal-jenderal Myanmar. Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang bisa langsung memaksa Myanmar mematuhi putusan.
Pengadilan pidana untuk individu ada di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meski begitu, putusan genosida ICJ dapat memberi tekanan hukum dan diplomatik bagi proses pidana terpisah, termasuk seruan penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah