Jumat, 20 November 2026 WIB
INTERNASIONAL

ICJ Sebut Myanmar Genosida Rohingya, Hukuman Apa yang Menanti?

ICJ Sebut Myanmar Genosida Rohingya, Hukuman Apa yang Menanti?
ICJ Sebut Myanmar Genosida Rohingya, Hukuman Apa yang Menanti?

DEN HAAG — Kamis, 25 Juli 2024 menjadi titik balik hukum internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Myanmar telah melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya. Untuk pertama kali dunia melihat pengadilan multinasional menyatakan sebuah negara bersalah melakukan genosida.

Putusan ini bukan sekadar nama yang dicap buruk. Ada gelombang tekanan politik dan diplomatik yang harus dipikul junta militer Myanmar. Tapi jangan berharap jenderal-jenderal Myanmar langsung masuk penjara. Di sinilah penting memahami beda ICJ dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Panel hakim di Den Haag menyimpulkan Myanmar punya “niat untuk memusnahkan” sebagian besar populasi Rohingya. Pernyataan itu dibacakan Hakim Yuji Iwasawa. Dia juga menyoroti upaya serius Myanmar menghapus bukti-bukti kekejaman, tidak menyelidiki, tidak menuntut, dan tidak menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Pembantaian berdarah 2017 menjadi latarnya. Operasi militer Myanmar kala itu menewaskan ribuan orang Rohingya. Lebih dari 700.000 orang terpaksa menyeberang ke Bangladesh.

Namun Myanmar tak tinggal diam. Mereka membantah seluruh tuduhan Gambia di pengadilan, dengan dalih pasukan mereka hanya membalas serangan kelompok bersenjata.

Yang menarik, perkara ini diajukan Gambia — negara kecil di Afrika Barat yang tidak berbatasan langsung dan tidak mewakili korban. Bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gambia menggugat pada November 2019. Argumennya sederhana: tindakan genosida melukai seluruh komunitas internasional.

Kemenangan legal Gambia yang jadi rujukan global

ICJ akhirnya mengakui Gambia punya kedudukan hukum untuk menggugat. Ini terobosan hukum. Negara yang tak terdampak langsung punya hak untuk mengadili pelanggaran berat karena genosida bukan urusan bilateral.

Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia, menyebut putusan ini bakal menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948. “Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara,” ujarnya.

Kepercayaan diri Gambia masuk akal. Konvensi Genosida lahir sesudah tragedi Holocaust Nazi. Sejak ditandatangani pada 1948, puluhan individu sudah dihukum atas genosida di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Tapi belum pernah ada negara, secara resmi, yang dinyatakan bersalah atas kejahatan itu oleh pengadilan internasional.

Apa efeknya bagi warga Rohingya? Putusan ICJ tidak otomatis memulangkan mereka dengan aman ke Rakhine. Tak ada mekanisme paksa yang dapat memenjarakan jenderal Myanmar. Soalnya, ICJ mengadili negara, sementara ICC menyidang individu. Myanmar sendiri bukan pihak dalam ICC, sehingga langkah pidana lewat jalur itu tersumbat.

Meski begitu, putusan genosida tetap punya bobot. Ia memberi amunisi hukum dan diplomatik untuk proses pidana terpisah serta mendorong Dewan Keamanan PBB menekan Myanmar. Laporan PBB pada 2018, yang disusun dari ratusan wawancara, menilai taktik militer Myanmar “sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya”. Myanmar langsung menolak laporan itu.

Jenderal Min Aung Hlaing dan beban baru Junta

Jenderal Min Aung Hlaing, tokoh puncak junta, kini menanggung cap pelanggaran genosida yang melekat pada negaranya. Bagi pembaca di Indonesia, dampak paling nyata adalah bergesernya cara negara-negara Asia Tenggara memandang krisis Myanmar. Hubungan dagang, investasi, dan posisi ASEAN dalam isu HAM akan disorot ulang oleh mitra internasional.

Ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh masih menunggu kepulangan yang aman. Putusan ICJ sudah dibacakan. Yang belum pasti: siapa yang benar-benar akan menegakkannya.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →