OSLO — Navi Pillay mengecam sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 10 Oktober, sehari setelah ia diumumkan sebagai penerima Nobel Perdamaian 2026. Mantan hakim ICC itu menyebut langkah Washington sebagai tindakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tak dapat diterima.
Pernyataan Pillay disampaikan melalui sambungan video dari Nuremberg dalam sebuah acara di Pusat Nobel Perdamaian di Oslo. Ia mengatakan tekanan terhadap pengadilan internasional menimbulkan kecemasan bagi lembaga dan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Dampaknya terasa langsung bagi staf ICC: Pillay mengatakan ratusan pegawai merasa berada dalam ancaman. Sanksi terhadap hakim juga menimbulkan persoalan lebih luas, yakni bagaimana pengadilan internasional dapat menjalankan tugasnya jika keputusan yudisial berisiko dibalas oleh sebuah negara.
Navi Pillay soroti tekanan terhadap ICC
“Ada begitu banyak ketegangan dan kecemasan mengenai keberlangsungan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag,” kata Pillay dalam acara tersebut.
Ia menyoroti pengumuman sanksi terhadap para hakim yang menjalankan kewenangan peradilan. “Yang paling penting, sanksi diumumkan oleh satu negara terhadap para hakim hanya karena perintah hukum yang mereka keluarkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima,” ujarnya.
Pemerintah AS mengumumkan sanksi baru beberapa jam setelah Komite Nobel Norwegia menetapkan Pillay sebagai penerima penghargaan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan melarang transaksi dengan ICC, yang ia sebut sebagai “pengadilan nakal”. Langkah itu memperuncing kampanye pemerintahan Donald Trump terhadap pengadilan yang berkedudukan di Den Haag.
ICC menolak sanksi tersebut. Dalam pernyataannya, pengadilan menyebut tindakan AS sebagai serangan terhadap hukum internasional dan memperingatkan bahwa sejarah akan menilai peristiwa ini.
Penghargaan Nobel memicu kecaman
Komite Nobel Norwegia mengumumkan Pillay sebagai penerima Nobel Perdamaian 2026 pada 9 Oktober. Penghargaan itu mengakui kiprahnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ia pernah menjadi hakim ICC serta menjabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 2008 hingga 2014.
Dalam laporan sumber pembanding, The Hindu menguraikan perjalanan panjang Pillay di bidang hukum, termasuk pengabdiannya di pengadilan internasional dan perannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, laporan sumber utama menyebut ia memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB yang pada 2025 menyimpulkan genosida terjadi di Gaza. Komisi itu tidak berbicara atas nama PBB, dan Israel menolak temuannya sebagai keliru.
Israel mengecam keputusan Nobel tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut penghargaan itu melegitimasi kebencian terhadap Israel, sedangkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan komite Nobel kehilangan kompas moral dengan memilih Pillay.
Trump juga mengecam keputusan itu dalam sebuah acara di Syracuse, New York, dan mengatakan ia belum pernah mendengar nama Pillay. Sebelumnya, pada September, ia menyerukan negara anggota ICC agar keluar dari pengadilan tersebut. Sumber pembanding Independent World juga melaporkan Trump melontarkan kritik terhadap pilihan Nobel melalui Truth Social.
Bagi ICC, perkara ini bukan hanya perselisihan diplomatik. Ancaman sanksi terhadap hakim dan pembatasan transaksi dapat menekan kerja lembaga, sementara kekhawatiran staf berpotensi mengganggu lingkungan kerja pengadilan. Pillay menegaskan keberlangsungan pengadilan internasional kini menjadi sumber kecemasan. “Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima,” kata Pillay.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.