JD Vance Tak Akan Menonton Siaran Eksekusi Penembak Fort Hood

HEBRON — JD Vance mengatakan ia tidak akan menonton siaran langsung eksekusi Nidal Malik Hasan jika rencana Pentagon itu dijalankan pada Desember. Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut juga meragukan apakah eksekusi terpidana penembakan Fort Hood itu benar-benar akan disiarkan kepada publik.

Rencana itu memicu perdebatan tentang hukuman mati dan keputusan menayangkan pelaksanaannya. Vance meminta publik tidak melupakan korban, tetapi mengatakan dirinya tidak akan menyaksikan siaran tersebut.

Vance meragukan rencana siaran langsung

Vance menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan pada Jumat di Hebron, Kentucky. Ia mengatakan belum yakin rencana Pentagon untuk menyiarkan eksekusi Hasan akan terlaksana, meski departemen tersebut telah mengonfirmasi rencana itu sehari sebelumnya.

Menurut laporan Associated Press, Vance menekankan bahwa perdebatan mengenai metode eksekusi seharusnya tidak mengaburkan kejahatan yang dilakukan Hasan. Ia menyebut Hasan membunuh banyak orang tak bersalah secara brutal.

Namun, Vance membedakan sikapnya terhadap kejahatan Hasan dengan kesediaannya menonton eksekusi. Ia mengatakan tidak akan menyaksikan tayangan itu jika siaran langsung akhirnya dilakukan. Axios juga melaporkan bahwa Vance menyatakan tidak akan menonton kemungkinan siaran eksekusi tersebut.

Hasan dinyatakan bersalah membunuh 13 orang dan melukai 32 lainnya dalam penembakan di pangkalan militer Fort Hood pada 2009. Pentagon menyebut eksekusi yang direncanakan pada Desember akan dilakukan oleh regu tembak.

Rencana Pentagon menuai kecaman

Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan Hasan akan menerima hukuman mati melalui regu tembak dan menyebutnya layak dihukum. Trump telah menyetujui eksekusi tersebut, tetapi dalam pernyataan yang dikutip Associated Press ia tidak membahas rencana Pentagon untuk menyiarkannya kepada publik.

Keputusan menayangkan eksekusi menuai penolakan dari pimpinan Konferensi Waligereja Katolik Amerika Serikat. Uskup Agung Paul S. Coakley, presiden lembaga itu, menyebut keputusan tersebut mengejutkan dan menyedihkan, serta mendesak pemerintah untuk mempertimbangkannya kembali.

Coakley mengatakan tindakan Hasan tidak dapat dibenarkan, tetapi penayangan eksekusi secara terbuka dinilainya mendorong budaya kematian. Pernyataan itu menambah dimensi moral pada kontroversi yang sebelumnya berpusat pada metode hukuman dan apakah pelaksanaannya akan disiarkan.