DEN HAAG — Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Putusan dibacakan pada Kamis (20/11/2025) waktu setempat di Den Haag, Belanda, dengan suara 9 berbanding 6.
Ini menjadi kali pertama pengadilan tertinggi PBB itu menyatakan sebuah negara melakukan genosida. Ketua ICJ, Yuji Iwasawa, membacakan putusan yang menyebut serangan militer Myanmar pada 2017 sebagai pelanggaran Konvensi Genosida.
Dasar putusan: niat menghancurkan
Panel 15 hakim menolak pembelaan Myanmar yang menyebut operasi 2017 sebagai tindakan sah melawan kelompok pemberontak. Iwasawa menegaskan pengadilan menemukan bukti bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya.
Kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan seksual massal, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta penyerangan terhadap Rohingya yang berupaya melarikan diri.
“The court finds that Myanmar’s security forces killed thousands of Rohingya civilians, perpetrated widespread acts of sexual violence, as well as acts of extreme violence against children, and attacked fleeing Rohingya as they sought to flee in large numbers,” kata Iwasawa.
Dalam hukum internasional, niat untuk menghancurkan suatu kelompok, seluruhnya atau sebagian, menjadi unsur kunci untuk membuktikan genosida. ICJ menyatakan bukti menunjukkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas akibat operasi tersebut.
Gambia bawa kasus sejak 2019
Gambia, negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika, yang membawa perkara ini ke ICJ pada 2019. Negara itu meminta pengadilan memutuskan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948, lalu menghentikan praktik ilegal terhadap Rohingya, dan menghukum pihak yang bertanggung jawab.
Gambia juga menuntut reparasi, termasuk agar Myanmar memberi kewarganegaraan penuh kepada Rohingya dan hak untuk kembali ke rumah mereka. Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini hidup di Bangladesh, terutama di kamp-kamp padat di Distrik Cox’s Bazar. Kondisi di sana rentan kebakaran, penyakit menular, tanah longsor saat musim hujan, sanitasi minim, dan pembatasan kerja yang ketat.
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat secara hukum. Namun pengadilan tidak memiliki alat paksa untuk menegakkannya, selain melaporkan ketidakpatuhan kepada Dewan Keamanan PBB.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah