Kamis, 19 November 2026 WIB
INTERNASIONAL

Mahkamah Dunia Putuskan Myanmar Lakukan Genosida Rohingya

Mahkamah Dunia Putuskan Myanmar Lakukan Genosida Rohingya
Mahkamah Dunia Putuskan Myanmar Lakukan Genosida Rohingya

DEN HAAG — Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Putusan dibacakan pada Kamis (20/11/2025) waktu setempat di Den Haag, Belanda, dengan suara 9 berbanding 6.

Ini menjadi kali pertama pengadilan tertinggi PBB itu menyatakan sebuah negara melakukan genosida. Ketua ICJ, Yuji Iwasawa, membacakan putusan yang menyebut serangan militer Myanmar pada 2017 sebagai pelanggaran Konvensi Genosida.

Dasar putusan: niat menghancurkan

Panel 15 hakim menolak pembelaan Myanmar yang menyebut operasi 2017 sebagai tindakan sah melawan kelompok pemberontak. Iwasawa menegaskan pengadilan menemukan bukti bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya.

Kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan seksual massal, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta penyerangan terhadap Rohingya yang berupaya melarikan diri.

“The court finds that Myanmar’s security forces killed thousands of Rohingya civilians, perpetrated widespread acts of sexual violence, as well as acts of extreme violence against children, and attacked fleeing Rohingya as they sought to flee in large numbers,” kata Iwasawa.

Dalam hukum internasional, niat untuk menghancurkan suatu kelompok, seluruhnya atau sebagian, menjadi unsur kunci untuk membuktikan genosida. ICJ menyatakan bukti menunjukkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas akibat operasi tersebut.

Gambia bawa kasus sejak 2019

Gambia, negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika, yang membawa perkara ini ke ICJ pada 2019. Negara itu meminta pengadilan memutuskan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948, lalu menghentikan praktik ilegal terhadap Rohingya, dan menghukum pihak yang bertanggung jawab.

Gambia juga menuntut reparasi, termasuk agar Myanmar memberi kewarganegaraan penuh kepada Rohingya dan hak untuk kembali ke rumah mereka. Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini hidup di Bangladesh, terutama di kamp-kamp padat di Distrik Cox’s Bazar. Kondisi di sana rentan kebakaran, penyakit menular, tanah longsor saat musim hujan, sanitasi minim, dan pembatasan kerja yang ketat.

Putusan ICJ bersifat final dan mengikat secara hukum. Namun pengadilan tidak memiliki alat paksa untuk menegakkannya, selain melaporkan ketidakpatuhan kepada Dewan Keamanan PBB.

Kata aktivis dan dampak ke kasus lain

Aktivis hak asasi Rohingya, Yasmin Ullah, menyaksikan pembacaan putusan selama tiga jam di Great Hall of Justice. Perempuan yang meninggalkan Myanmar bersama ibunya pada 1990-an itu menyebut vonis ini sebagai kemenangan bagi Rohingya.

“This is a great day for the Rohingya, and it is a great day for all oppressed people, everywhere, who have been told that their suffering does not count and that no one is listening,” kata Ullah.

Dia juga menekankan tuntutan komunitasnya bukan sekadar soal materi. Menurut Ullah, Rohingya selama bertahun-tahun hanya dipindahkan dari satu ketidakpastian ke ketidakpastian lain. “Because so far, we’ve just been pushed around into this limbo state,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hampir 10 tahun terakhir Rohingya hidup dalam kondisi yang sangat genting di kawasan Asia-Pasifik.

Profesor hukum internasional Universitas Western Australia, Melanie O’Brien, menilai putusan ini akan berpengaruh pada perkara lain. “Genocides have similarities in how they are committed so this decision will have an impact on other cases,” kata O’Brien.

Saat ini ICJ juga menangani tuduhan genosida terkait konflik Gaza dan perang Ukraina. Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida dalam serangannya di Gaza, tuduhan yang dibantah keras oleh Israel. Sementara Ukraina memiliki perkara yang masih berjalan melawan Rusia.

Sebelumnya hanya Serbia

Dalam putusan 2007, ICJ menyatakan Serbia “melanggar kewajiban mencegah genosida” dalam pembantaian Srebrenica 1995. Saat itu, pasukan Serbia Bosnia membunuh sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki yang mayoritas Muslim di kota tersebut.

Pada 2017, militer Myanmar melancarkan operasi yang mereka sebut kampanye pembersihan di Negara Bagian Rakhine. Operasi itu menjadi respons atas serangan kelompok pemberontak Rohingya. Kampanye tersebut memicu tuduhan bahwa pasukan keamanan melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan membakar ribuan rumah.

Pada Maret 2022, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, Antony Blinken, menyatakan perlakuan Myanmar terhadap Rohingya merupakan genosida. Menurut Blinken, pernyataan itu dimaksudkan untuk menekan Myanmar secara internasional dan membuka jalan bagi langkah hukum. “The day will come when those responsible for these appalling acts will have to answer for them,” ucap Blinken kala itu.

Dengan putusan 9-6 ini, ICJ mencatat sejarah baru dalam hukum internasional: untuk pertama kalinya sebuah negara dinyatakan melakukan genosida, dan keputusan itu mengikat secara hukum.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →