TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membuka akses lebih luas bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam proyek pengadaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2027. Komitmen itu disampaikan Sherly melalui sambutan video dalam kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 di Hotel Bela, Ternate, Kamis.
Langkah ini diambil untuk mendongkrak perputaran ekonomi di daerah. Selama ini, pengusaha lokal sering hanya menjadi penonton saat proyek besar digarap perusahaan luar.
Kolaborasi PUPR dan BPBJ
Forum market sounding atau sosialisasi pengadaan ini hasil kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara. Pemerintah provinsi ingin membuka transparansi dan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha daerah agar bisa berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara,” ujar Sherly dalam sambutannya.
Pelibatan pengusaha lokal di proyek konstruksi mendatang diharapkan tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur. Yang tak kalah penting, anggaran belanja daerah bisa berputar optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pahami Mekanisme Pendaftaran
Sherly menekankan pelaku usaha perlu memahami mekanisme pendaftaran, persyaratan, serta tata cara menawarkan produk dan jasa melalui katalog elektronik. Dengan begitu, mereka mampu bersaing dalam sistem pengadaan pemerintah.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan informasi kebutuhan pengadaan 2027 disampaikan lebih awal. Tujuannya agar pengusaha punya waktu mempersiapkan legalitas, kompetensi, dan kapasitas usaha.
Bagi pengusaha lokal, forum ini menjadi kesempatan emas. Mereka bisa menyiapkan dokumen dan sertifikasi sejak sekarang, bukan mendadak saat tender dibuka. Dampaknya langsung terasa: peluang menang lebih besar, serapan tenaga kerja lokal meningkat, dan uang proyek tidak langsung lari ke luar daerah.
Kepala Dinas PUPR dan Biro BPBJ belum memberikan rincian nilai proyek yang akan dilelang. Namun, sosialisasi awal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi ingin mengurangi ketergantungan pada kontraktor luar.
Ke depan, Sherly berharap lebih banyak pengusaha lokal memanfaatkan katalog elektronik dan mengikuti setiap tahapan pengadaan. Pemerintah provinsi akan terus membuka kanal informasi agar pelaku usaha di Maluku Utara siap bersaing pada 2027.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah