Sabtu, 21 November 2026 WIB
INTERNASIONAL

ICJ Nyatakan Myanmar Bersalah Genosida Rohingya, 9 dari 15 Hakim Setuju

ICJ Nyatakan Myanmar Bersalah Genosida Rohingya, 9 dari 15 Hakim Setuju
ICJ Nyatakan Myanmar Bersalah Genosida Rohingya, 9 dari 15 Hakim Setuju

JAKARTA — Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Putusan panel hakim dari berbagai negara itu menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.

Keputusan ini keluar lebih dari tujuh tahun setelah Gambia mengajukan kasus tersebut ke ICJ. Bagi ribuan pengungsi Rohingya, putusan itu menjadi pengakuan hukum pertama atas kekerasan yang membuat mereka terusir dari tanah kelahiran.

Dalam kesimpulannya, Hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki “niat untuk memusnahkan” sebagian besar populasi Rohingya. Ia menambahkan bahwa Myanmar melakukan “penghancuran bukti secara ekstensif” serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.

Putusan itu tidak bulat. Dari 15 hakim, sembilan mendukung dan enam menolak. Komposisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah Myanmar menolak kesimpulan pengadilan.

Penolakan Myanmar

Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan tindakan militer pada 2017 semata-mata respons terhadap aksi teror kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut “operasi pembersihan”.

Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebut putusan ICJ “tidak adil” dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Ia menyinggung hasil pemungutan suara yang tidak bulat.

“Negara kami dituduh secara tidak adil,” kata Khaing.

“Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut,” sebutnya.

ICJ menolak argumen Myanmar. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan operasi pembersihan, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga petempur Rohingya.

Tidak Ada Mekanisme Penegakan

Putusan ICJ bersifat simbolis. Lembaga itu mengadili negara, bukan individu, sehingga tidak dapat memenjarakan jenderal-jenderal Myanmar. Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang bisa langsung memaksa Myanmar mematuhi putusan.

Pengadilan pidana untuk individu ada di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meski begitu, putusan genosida ICJ dapat memberi tekanan hukum dan diplomatik bagi proses pidana terpisah, termasuk seruan penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB.

Koresponden di Den Haag menjelaskan putusan ini belum tentu menjamin etnis Rohingya bisa pulang ke tanah kelahiran mereka dengan aman.

Pada 2017, aksi militer Myanmar menewaskan ribuan orang Rohingya. Lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar, negara mayoritas beragama Buddha, ke Bangladesh.

Preseden Hukum Internasional

Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948 setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Namun belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.

Ini juga kali keempat sejak Holocaust Nazi sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan genosida terpenuhi.

Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia, menyebut putusan ini menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948.

“Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara,” kata Suleman.

Bagi Indonesia, putusan ini menambah tekanan diplomatik di kawasan. Isu Rohingya sudah lama menjadi perhatian publik Indonesia, terutama karena gelombang pengungsi yang kerap terdampar di Aceh. Putusan ICJ bisa menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di dalam negeri untuk mendorong pemerintah terus menyuarakan akuntabilitas Myanmar di forum ASEAN dan PBB.

Namun dampak langsungnya ke pengungsi belum terasa. Tanpa eksekusi, putusan ini lebih berfungsi sebagai catatan sejarah hukum bahwa negara bisa dimintai pertanggungjawaban atas genosida.

“Menurut saya, putusan ini tidak adil,” tegas Khaing Khaing Soe, juru bicara kepresidenan Myanmar, di Naypyitaw.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →