Koresponden di Den Haag menjelaskan putusan ini belum tentu menjamin etnis Rohingya bisa pulang ke tanah kelahiran mereka dengan aman.
Pada 2017, aksi militer Myanmar menewaskan ribuan orang Rohingya. Lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar, negara mayoritas beragama Buddha, ke Bangladesh.
Preseden Hukum Internasional
Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948 setelah tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Namun belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.
Ini juga kali keempat sejak Holocaust Nazi sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan genosida terpenuhi.
Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia, menyebut putusan ini menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948.
“Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara,” kata Suleman.
Bagi Indonesia, putusan ini menambah tekanan diplomatik di kawasan. Isu Rohingya sudah lama menjadi perhatian publik Indonesia, terutama karena gelombang pengungsi yang kerap terdampar di Aceh. Putusan ICJ bisa menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di dalam negeri untuk mendorong pemerintah terus menyuarakan akuntabilitas Myanmar di forum ASEAN dan PBB.
Namun dampak langsungnya ke pengungsi belum terasa. Tanpa eksekusi, putusan ini lebih berfungsi sebagai catatan sejarah hukum bahwa negara bisa dimintai pertanggungjawaban atas genosida.
“Menurut saya, putusan ini tidak adil,” tegas Khaing Khaing Soe, juru bicara kepresidenan Myanmar, di Naypyitaw.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah