Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Tak Bisa Dipermiskin?

UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Tak Bisa Dipermiskin?
UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Tak Bisa Dipermiskin?

JAKARTA — DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11). Aturan baru ini memungkinkan negara menyita harta pelaku korupsi hingga penipuan kripto, tetapi tidak memuat pasal pemiskinan koruptor.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. UU Perampasan Aset memuat 74 pasal beserta konsideran dan penjelasan. Sebelumnya, Panja Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Rabu (18/11).

Isi UU Perampasan Aset: 10 Poin Utama

UU ini merangkum 10 pokok substansi dalam pembaruan hukum penindakan kejahatan dan pemulihan kerugian negara. Poin kuncinya mencakup mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Artinya, negara bisa menyita harta pelaku sebelum vonis inkrah.

Objek sitaan juga diperluas hingga kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi. UU ini juga menjamin pengembalian aset secara optimal kepada para korban tindak pidana.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ruang lingkup UU tidak terbatas pada korupsi. Negara bisa menyita harta pelaku kejahatan ekonomi lain yang merugikan masyarakat luas, termasuk bandar judi daring dan penipuan aset kripto.

“Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.

Penyitaan tetap bisa dieksekusi meski pelaku melarikan diri. Harta sitaan akan dikelola badan pengelolaan hasil perampasan aset agar manfaatnya kembali kepada rakyat.

Mengapa Pasal Pemiskinan Koruptor Tak Masuk

DPR tidak memasukkan ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan ada perdebatan kuat karena pasal itu dinilai berpotensi bertentangan dengan HAM.

Ia mengaku telah membandingkan dengan ketiadaan pasal tersebut di Amerika Serikat dan Inggris. “Kalau tidak salah, di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (19/11).

Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara, bukan hukum materiil yang menetapkan norma penghukuman pidana. Karena itu, pasal pemiskinan dianggap tidak pas dimasukkan ke beleid ini.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi