Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Tak Bisa Dipermiskin?

UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Tak Bisa Dipermiskin?
UU Perampasan Aset Sah, Koruptor Tak Bisa Dipermiskin?

Keputusan itu menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai tanpa illicit enrichment, upaya memiskinkan koruptor jadi pincang. Namun DPR berpegang pada pertimbangan HAM dan karakter UU yang murni prosedural.

Dua Lembaga Baru Pengelola Aset Rampasan

UU ini mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru: Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Pemisahan fungsi dan pengawasan dirancang mencegah konflik kepentingan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Badan Pengelola Aset bertugas memisahkan pengelolaan barang rampasan dari institusi penegak hukum yang melakukan penyitaan. Langkah ini merujuk praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman.

Badan Pengawas Perampasan Aset berdiri independen. Lembaga ini dibentuk khusus menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi penyalahgunaan aturan oleh penguasa maupun aparat.

“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” katanya.

Dampak bagi Masyarakat dan Korban

Bagi masyarakat, UU ini membuka jalan pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan ekonomi. Korban penipuan kripto, investasi bodong, hingga travel umrah punya peluang mendapatkan asetnya kembali.

Negara juga bisa menyita harta bandar judi online yang selama ini merugikan masyarakat luas. Dengan mekanisme perampasan tanpa menunggu putusan pidana, proses penyitaan bisa lebih cepat.

Namun tanpa pasal illicit enrichment, upaya memburu kekayaan pejabat yang tidak wajar tetap bergantung pada pembuktian pidana biasa. Ini pekerjaan rumah bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang berikutnya.

UU Perampasan Aset kini menunggu implementasi. Dua lembaga baru harus segera dibentuk, dan masyarakat akan mengawasi apakah aturan ini benar-benar memiskinkan koruptor atau justru tumpul di lapangan. (JournalArta)

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi