JAKARTA — Ketentuan illicit enrichment, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar, dipastikan tidak masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut ada dua alasan di balik keputusan itu.
Keputusan ini menutup salah satu pintu yang selama ini didorong kelompok masyarakat sipil untuk menjerat pejabat yang kekayaannya melonjak tanpa penjelasan. DPR menegaskan penolakan bukan tanpa dasar.
Habiburokhman menjelaskan, alasan pertama adalah beragamnya aspirasi yang masuk. Menurut dia, DPR telah menampung masukan dari publik hingga para ahli, dan hasilnya terbelah antara yang mendukung dan menolak.
“Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Alasan kedua, Komisi III DPR menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari kajian itu, sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau membatalkan ketentuan tersebut.
Belajar dari Amerika Serikat hingga Jerman
Habiburokhman memaparkan contoh negara yang tidak menerapkan illicit enrichment. Amerika Serikat, katanya, tidak mengenal dan tidak menerapkan ketentuan itu karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Inggris juga tidak menerapkannya.
Di Jerman, lanjut dia, aturan serupa bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” ujarnya.
Dari perbandingan itu, DPR menilai ketentuan illicit enrichment menyimpan persoalan serius soal perlindungan hak asasi manusia. Persoalan inilah yang membuat mayoritas fraksi memilih tidak memasukkannya ke dalam RUU.
Dua alasan itu menjelaskan mengapa dorongan masyarakat sipil tidak berbuah. Masukan publik memang ditampung, tetapi hasilnya tidak bulat mendukung. Kajian lintas negara justru memperkuat kubu yang menolak.
Apa artinya bagi pemberantasan korupsi
Bagi publik, tidak masuknya illicit enrichment berarti jalur pembuktian terhadap pejabat yang kaya di luar batas kemampuannya tetap bergantung pada alat bukti lain. Korupsi tetap harus dibuktikan lewat perbuatan yang jelas, bukan semata dari selisih harta.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah