JAKARTA — DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 untuk mengambil keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11). Rapat penentuan tingkat II itu berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.
Agenda paripurna ini menjadi babak akhir pembahasan aturan yang ditunggu publik. Sebab, RUU Perampasan Aset memberi negara dasar hukum untuk merampas harta hasil kejahatan, termasuk dari korupsi dan penipuan lewat sarana teknologi informasi.
Pembicaraan tingkat I RUU itu sendiri rampung sehari sebelumnya, Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR menyetujui RUU diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan terakhir.
Persetujuan diambil setelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi soal RUU Perampasan Aset. Laporan proses pembahasan RUU disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
397 DIM dan sepuluh pokok bahasan
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yaitu catatan usulan perubahan pasal demi pasal. Rinciannya: 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dari tumpukan DIM itu, kata dia, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir. Salah satu yang paling disorot adalah pengaturan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
Poin itu menjelaskan mengapa RUU ini penting bagi masyarakat luas. Selama ini korban investasi bodong dan perdagangan saham palsu kerap kesulitan meminta hartanya kembali, meski pelakunya sudah dihukum.
RUU Perampasan Aset juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati pun masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
Siapa yang mengelola aset rampasan
Aturan baru ini juga mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana. Pengelolaan dilakukan badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Rapat tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu juga mendengar pandangan pemerintah. Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang menyampaikan sikapnya ihwal persetujuan RUU Perampasan Aset.
Bagi publik, pengesahan hari ini menjadi titik awal yang menentukan. RUU ini menyentuh langsung dua hal yang lekat dengan kerugian warga: uang yang hilang akibat penipuan investasi dan harta korupsi yang selama ini susah disentuh negara.
Namun hasil akhirnya tetap bergantung pada rumusan pasal yang disahkan, terutama soal mekanisme penelusuran dan pengembalian aset ke korban. Juga soal badan pengelola aset yang akan menjalankan amanat itu di lapangan.
Rapat paripurna sendiri sudah menjadwalkan agenda pengambilan keputusan tersebut, dan hasilnya akan menentukan langkah berikutnya. Setelah disahkan DPR, aturan ini menunggu tahap berikutnya sebelum berlaku penuh dan bisa dipakai aparat untuk merampas harta hasil kejahatan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah