Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan di Rapat Paripurna DPR Pagi Ini

RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan di Rapat Paripurna DPR Pagi Ini
RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan di Rapat Paripurna DPR Pagi Ini

JAKARTA — DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis, 19 November 2026, dengan agenda tunggal mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Rapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB menurut laman resmi DPR, sementara undangan yang beredar mencantumkan waktu 09.30 WIB.

Pengesahan ini menjadi puncak pembahasan yang sudah berjalan di Komisi III DPR bersama pemerintah. Sebelumnya, Komisi III menyepakati RUU tersebut dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Agenda rapat mencantumkan secara tegas butir pengambilan keputusan. “Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” demikian bunyi agenda yang dikutip dari laman resmi DPR.

Dari Panja ke Paripurna

Kesepakatan di Komisi III lahir setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menuntaskan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke Paripurna.

Semua peserta rapat menyatakan setuju setelah mendengarkan laporan Panja, pandangan mini fraksi, dan sikap pemerintah. Persetujuan itu menjadi hasil pembahasan tingkat I sebelum dibawa ke forum tertinggi DPR.

Setelah disahkan di Paripurna, RUU Perampasan Aset akan menjadi dasar hukum baru bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan lain. Selama ini, penindakan terhadap harta pelaku kejahatan kerap tersendat karena belum ada payung hukum khusus.

Dampak bagi penegakan hukum

Keberadaan UU Perampasan Aset memberi aparat penegak hukum kewenangan lebih jelas untuk memburu harta kekayaan yang berasal dari korupsi, termasuk aset yang dialihkan ke pihak lain. Aturan ini melengkapi instrumen yang sudah ada dan diharapkan mempersempit ruang pelaku menikmati hasil kejahatannya.

Bagi masyarakat, pengesahan ini menjadi penanda bahwa negara punya alat untuk menarik kembali uang rakyat yang dikorupsi. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.

Rapat Paripurna hari ini tidak hanya mengesahkan RUU Perampasan Aset. Agenda lain yang tercantum dalam laman resmi DPR mencakup pembahasan RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik, meski agenda tunggal yang menonjol adalah perampasan aset.

Sebelumnya, sebanyak 288 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat paripurna yang membahas RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik. Kehadiran itu menjadi gambaran tingkat partisipasi anggota dalam sidang paripurna.

Dengan pengesahan ini, RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang, dan pemerintah bersama DPR akan menyiapkan aturan turunan serta sosialisasi ke lembaga penegak hukum. Publik menantikan bagaimana UU baru ini dipakai dalam kasus-kasus korupsi besar ke depan.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →