JAKARTA — Rapat Paripurna ke-13 DPR masa sidang II 2026-2027 mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11) hari ini. Pengesahan itu menjadi akhir penantian 18 tahun setelah aturan ini mangkrak sejak 2008.
Agenda paripurna yang digelar sekitar pukul 09.30 WIB itu hanya membahas satu perkara: pengambilan keputusan tingkat II atas RUU tersebut. Sehari sebelumnya, Komisi III DPR sudah menyetujui RUU ini pada pembicaraan tingkat I tanpa catatan.
Dari Tingkat I ke Paripurna
Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Komisi III DPR dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (18/11). Seluruh fraksi menyetujui RUU dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dukungan penuh dari semua fraksi itu menjadi kunci. Tanpa penolakan, RUU yang sudah lama tertahan di meja legislasi akhirnya lolos ke tahap akhir.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut RUU ini sangat ditunggu masyarakat. Menurut dia, pembahasan yang dimulai sejak 2008 akhirnya tuntas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebelum tenggat 15 Desember.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir dalam rapat pleno, Rabu (18/11).
Kenapa RUU Ini Penting
RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme negara untuk merampas harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lain. Selama ini, penegak hukum hanya bisa menyita aset jika ada putusan pengadilan atas perkara pokoknya. Aturan baru ini memberi jalan agar perampasan bisa dilakukan tanpa menunggu vonis pidana.
Bagi masyarakat, kehadiran UU ini diharapkan mempersempit ruang bagi koruptor menikmati hasil kejahatannya. Aset yang dibeli dari uang haram bisa dirampas negara, bukan sekadar menjadi barang bukti yang lama menganggur.
Namun, tantangan sesungguhnya ada di implementasi. Aparat penegak hukum mesti punya kapasitas melacak aset lintas yurisdiksi, termasuk aset yang disembunyikan di luar negeri. Tanpa itu, undang-undang hanya jadi menara gading.
Anggota DPR dari berbagai fraksi menyebut pengesahan ini sebagai langkah awal. Mereka berharap pemerintah segera menyiapkan aturan turunan, termasuk pembentukan lembaga pengelola aset rampasan.
Jalan Panjang 18 Tahun
RUU Perampasan Aset pertama kali masuk daftar prioritas legislasi pada 2008. Sejak itu, pembahasannya berulang kali tertunda oleh berbagai kepentingan politik. Baru pada periode ini, dorongan publik dan tekanan internasional membuat RUU ini kembali mencuat.
Pengesahan hari ini juga menandai berakhirnya masa tunggu yang panjang bagi masyarakat antikorupsi. Mereka menilai Indonesia selama ini menjadi surga bagi koruptor karena tidak punya instrumen perampasan aset yang kuat.
Dengan disahkannya RUU ini, DPR menutup masa sidang dengan torehan penting. Namun, mata publik kini tertuju pada langkah berikutnya: bagaimana undang-undang ini dijalankan agar benar-benar menjerat para pelaku.
Paripurna DPR masih akan menggelar sejumlah agenda lain setelah pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, sorotan tetap pada momen ketika palu sidang diketuk, menandai lahirnya undang-undang yang dinanti selama 18 tahun.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah