JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirim 15 produk intelijen keuangan (PIK) soal tambang ilegal ke aparat penegak hukum sepanjang semester I-2026. Nilai dugaan tindak pidananya menembus Rp167,23 triliun, terbesar di antara semua tindak pidana asal yang dilaporkan lembaga itu.
Dari 15 produk tersebut, 14 diserahkan ke kepolisian dan 1 ke kejaksaan. Angka Rp167,23 triliun itu bukan main-main: nilainya jauh di atas dugaan kerugian dari sektor lain yang juga dipantau PPATK.
“Produk Intelijen Keuangan membuka jejak dugaan bisnis tambang ilegal di berbagai wilayah. Komoditasnya beragam: emas, pasir timah, batubara, hingga mineral logam lain,” tulis laporan Semester I-2026 PPATK yang dikutip Kamis (19/11/2026).
Laporan itu juga menyebut aktivitas ilegal ini mencakup penambangan tanpa izin, perdagangan mineral dan batubara ilegal, serta penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berasal dari tambang tak berizin.
Jejaring di Kalimantan dan Sulawesi
PPATK memetakan jejaring tambang ilegal ini terutama membentang di Kalimantan dan Sulawesi. Hasil tambang bergerak dari lokasi produksi ke pengepul, lalu ke toko emas, perusahaan, hingga pasar ekspor.
Rantai itu melibatkan banyak perantara. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemurnian, sampai penjualan. Perusahaan yang punya izin resmi beserta dokumennya diduga dipakai sebagai kedok untuk memberi tampilan legal pada komoditas ilegal.
Jejak barang berkelindan dengan jejak uang. Rekening pribadi, keluarga, pihak terafiliasi, dan perusahaan menjadi pintu keluar-masuk dana. Transaksi bernilai besar, perpindahan berlapis lewat pihak ketiga, penarikan tunai, sampai pembelian aset muncul dalam pola transaksi yang dianalisis PPATK.
Upaya mengaburkan asal dana diduga dilakukan dengan memecah transaksi, memakai uang tunai, money changer, rekening nominee, dan jaringan keluarga. Pola seperti ini berpotensi memutus jejak antara kejahatan pertambangan dan aset hasilnya.
“Rangkaian itu menggambarkan dugaan jaringan tambang ilegal terorganisasi dari hulu hingga hilir,” kata tim analisis PPATK dalam laporan tersebut.
Pelaku yang terlibat bukan hanya penambang. Ada pengepul, pedagang, perusahaan pengolahan dan pemurnian, hingga pengelola dana. Semua mata rantai itu saling terhubung.
Dampak ke Penerimaan Negara
Bagi pembaca, temuan ini menyangkut dua hal langsung: potensi kerugian negara dan harga komoditas. Tambang ilegal berarti royalti dan pajak tidak masuk kas negara. Sementara pasokan emas, timah, dan batubara yang beredar tanpa dokumen resmi bisa menekan harga di pasar dalam negeri.
Bagi pelaku usaha yang taat aturan, praktik ini menciptakan persaingan tidak sehat. Perusahaan berizin harus menanggung biaya kepatuhan, sementara jaringan ilegal beroperasi dengan biaya lebih murah karena menghindari kewajiban pajak dan royalti.
Angka Rp167,23 triliun itu juga menjadi sinyal bagi perbankan dan lembaga keuangan. Rekening yang menerima aliran dana dari tambang ilegal berisiko masuk daftar pantauan PPATK. Bank diminta memperketat uji tuntas nasabah, terutama untuk transaksi tunai bernilai besar dan transfer berlapis.
Sejauh ini, PPATK belum merinci berapa aset yang sudah disita atau berapa tersangka yang ditetapkan dari 15 produk intelijen tersebut. Yang jelas, penyerahan PIK ke kepolisian dan kejaksaan menjadi langkah awal sebelum penyidikan lebih lanjut.
Publik tinggal menunggu tindak lanjut aparat. Sebab, 15 produk intelijen itu baru pintu masuk. Tanpa penindakan, Rp167,23 triliun hanya akan jadi angka di atas kertas.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah