Kamis, 19 November 2026 WIB
EKONOMI

Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data IUP

Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data IUP
Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data IUP

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Langkah ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Pendataan akan melibatkan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk menentukan prioritas penertiban.

“Itu tentunya nanti akan datakan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).

Polri memastikan akan menindak praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin dan merugikan negara. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.

Namun, Suyudi menekankan perusahaan yang beroperasi sesuai aturan dan izin tetap harus dikawal. Tujuannya menjaga iklim investasi di sektor pertambangan. “Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung.

Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” ujarnya.

Arahan Prabowo dan Respons DPR

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Ia meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham perusahaan tambang.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan penguasaan alat produksi penting karena merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyoroti kekayaan negara yang bertahun-tahun dikeruk investor asing tanpa manfaat bagi masyarakat. “Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun.

Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya Warga Negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair