JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Langkah ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Pendataan akan melibatkan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk menentukan prioritas penertiban.
“Itu tentunya nanti akan datakan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Polri memastikan akan menindak praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin dan merugikan negara. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.
Namun, Suyudi menekankan perusahaan yang beroperasi sesuai aturan dan izin tetap harus dikawal. Tujuannya menjaga iklim investasi di sektor pertambangan. “Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung.
Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” ujarnya.
Arahan Prabowo dan Respons DPR
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Ia meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham perusahaan tambang.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan penguasaan alat produksi penting karena merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyoroti kekayaan negara yang bertahun-tahun dikeruk investor asing tanpa manfaat bagi masyarakat. “Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun.
Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya Warga Negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya.
Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar mendukung arahan tersebut. Menurutnya, instruksi ini bisa mengembalikan penguasaan kekayaan sumber daya alam ke kepentingan nasional. “Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo.
Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Gunhar mencontohkan praktik di Rusia dan China. Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft disebutnya menjadi contoh keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis. Di China, banyak perusahaan tambang terbesar mencatat rata-rata kepemilikan pemerintah sekitar 78%. “Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” tandasnya.
Dampak bagi Pelaku Usaha Tambang
Bagi perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, arahan ini membawa dua sisi. Di satu sisi, Polri berjanji mengawal operasi mereka agar iklim investasi tetap terjaga. Di sisi lain, pendataan IUP bisa memunculkan kewajiban baru terkait pembagian keuntungan dengan negara. Perusahaan yang selama ini beroperasi tanpa izin jelas menjadi sasaran utama penertiban.
Pendataan oleh Bareskrim dan Baintelkam akan menentukan IUP mana yang masuk prioritas. Polri belum merinci berapa jumlah IUP yang akan diperiksa atau kapan penertiban dimulai.
Yang jelas, arahan Prabowo menandai babak baru pengelolaan tambang. Polri kini berada di depan untuk memastikan aturan berjalan. Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan melihat apakah janji 70% untuk negara benar-benar terwujud di lapangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah