Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar mendukung arahan tersebut. Menurutnya, instruksi ini bisa mengembalikan penguasaan kekayaan sumber daya alam ke kepentingan nasional. “Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo.
Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Gunhar mencontohkan praktik di Rusia dan China. Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft disebutnya menjadi contoh keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis. Di China, banyak perusahaan tambang terbesar mencatat rata-rata kepemilikan pemerintah sekitar 78%. “Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” tandasnya.
Dampak bagi Pelaku Usaha Tambang
Bagi perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, arahan ini membawa dua sisi. Di satu sisi, Polri berjanji mengawal operasi mereka agar iklim investasi tetap terjaga. Di sisi lain, pendataan IUP bisa memunculkan kewajiban baru terkait pembagian keuntungan dengan negara. Perusahaan yang selama ini beroperasi tanpa izin jelas menjadi sasaran utama penertiban.
Pendataan oleh Bareskrim dan Baintelkam akan menentukan IUP mana yang masuk prioritas. Polri belum merinci berapa jumlah IUP yang akan diperiksa atau kapan penertiban dimulai.
Yang jelas, arahan Prabowo menandai babak baru pengelolaan tambang. Polri kini berada di depan untuk memastikan aturan berjalan. Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan melihat apakah janji 70% untuk negara benar-benar terwujud di lapangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah