Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Puan: RUU Perampasan Aset Sah Setelah 18 Tahun, Bukan karena Desakan

Puan: RUU Perampasan Aset Sah Setelah 18 Tahun, Bukan karena Desakan
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026)

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena desakan pihak mana pun. RUU yang sudah 18 tahun bergulir di parlemen itu disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Pengesahan itu dilakukan setelah RUU rampung disusun. “Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.

Pernyataan itu menjawab anggapan bahwa DPR bergerak karena tekanan publik. Puan menyebut prosesnya berjalan sesuai prosedur.

Menurut Puan, penyusunan RUU mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Setidaknya ada 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Komisi III DPR RI juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan dari masyarakat.

“Juga sudah dilakukan apa penelitian penelaahan evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ucap Puan.

Ia berharap UU ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Setelah itu, Puan meminta persetujuan fraksi. “Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan, disusul ketukan palu persetujuan.

Jalan Panjang 18 Tahun

RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun bergulir di parlemen. Angka itu menunjukkan betapa lama wacana ini tertahan. Pengesahan hari ini menjadi tonggak bagi upaya pemberantasan korupsi.

Puan menekankan bahwa prosesnya tidak asal jalan. Ada 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang melibatkan berbagai pihak. Angka itu disebut untuk membuktikan bahwa DPR tidak bekerja terburu-buru.

Selain itu, 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan dilakukan untuk menyerap aspirasi. Langkah ini disebut sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna.

DPR juga memastikan RUU tidak tumpang tindih dengan KUHAP dan KUHP. Penelitian dan evaluasi dilakukan agar aturan baru nanti tidak berbenturan dengan hukum acara yang sudah ada.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →