Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Petisi 24.088 Orang Minta Ijazah Anggota DPR Dibuka

Petisi 24.088 Orang Minta Ijazah Anggota DPR Dibuka
Petisi 24.088 Orang Minta Ijazah Anggota DPR Dibuka

JAKARTA — Sebanyak 24.088 orang menandatangani petisi yang menuntut ijazah anggota DPR dibuka dan diverifikasi. Petisi itu masih terbuka hingga malam 17 November 2026, dan ribuan warga terus mengetuk pintu Senayan lewat jalur daring.

Dari dalam parlemen, jawabannya sudah ada: data pendidikan anggota dewan tersedia di KPU. Tapi jawaban itu tak serta-merta memadamkan pertanyaan yang lebih panjang soal pengetahuan macam apa yang bekerja di ruang tempat undang-undang dilahirkan.

191 Anggota DPR Berijazah SMA

Data pendidikan anggota DPR yang disampaikan KPU, berdasarkan komposisi per Desember 2025, mencatat 191 lulusan SMA. Ada juga seorang berpendidikan D3, 146 lulusan S1, 168 lulusan S2, dan 74 lulusan S3.

Dari total 580 anggota, sekitar 32,9 persen berpendidikan terakhir SMA. Hampir sepertiga kursi di Senayan diisi orang yang tak menempuh bangku kuliah.

Angka itu bisa dibaca sebagai wajah keterwakilan. Parlemen memang bukan perhimpunan pemegang gelar. Seorang petani berhak diwakili orang yang mengenali tanah dan musim. Seorang buruh berhak mengirim wakil yang memahami tubuh letih selepas giliran malam.

Tapi keterwakilan bukan salinan statistik penduduk. Parlemen tidak harus mengulang komposisi pendidikan masyarakat agar sah menyuarakan kepentingannya.

Ambang Pencalonan Bukan Ukuran Kecakapan

Undang-Undang Pemilu menetapkan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat bagi calon anggota DPR. Aturan itu tertulis di UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 240 ayat 1 huruf e.

Ambang tersebut adalah syarat untuk memasuki pencalonan. Ia tak dengan sendirinya menjawab kecakapan yang dibutuhkan setelah seseorang duduk di kursinya. Syarat masuk bukan ukuran kecukupan untuk seluruh pekerjaan.

Menyusun undang-undang menuntut kemampuan menimbang hubungan yang rumit. Perubahan satu ketentuan perpajakan dapat memengaruhi penerimaan negara dan penghidupan usaha kecil.

Aturan pertambangan mempertemukan investasi dengan keselamatan lingkungan. Regulasi kecerdasan buatan membawa persoalan pekerjaan, privasi, dan tanggung jawab hukum ke meja yang sama.

Satu pasal bisa pendek. Akibatnya dapat sepanjang umur seseorang.

Beban Mandat Setelah Dilantik

Yang dititipkan rakyat kepada wakilnya ialah kemampuan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Termasuk ketika persoalannya melampaui pengalaman pribadi si wakil. Di sinilah mandat berubah menjadi beban.

Pendidikan tinggi semestinya memperlengkapi seseorang dengan kebiasaan membaca, menguji argumen, memahami metode, dan mengakui batas pengetahuan. Empat kebiasaan itu bukan monopoli sarjana. Tapi ia lebih sering dilatih di ruang kuliah ketimbang di jalan kampanye.

Bagi pembaca, taruhannya bukan soal selera terhadap gelar. Setiap undang-undang yang lahir dari ruang sidang menyentuh harga barang, upah, izin usaha, dan masa depan anak. Kualitas pertimbangan di baliknya menentukan siapa yang menanggung biaya dan siapa yang menikmati manfaat.

Karena itu, permintaan membuka ijazah sebenarnya menanyakan hal lain: apakah proses seleksi calon legislator cukup ketat untuk pekerjaan seberat itu? Verifikasi dokumen hanya pintu masuk. Pemeriksaan rekam jejak dan kemampuan bernalar calon belum tentu ikut terbuka bersama transkrip nilai.

Petisi Masih Terbuka

Hingga 24.088 nama terkumpul, tekanan publik belum menunjukkan tanda surut. Petisi itu kini menjadi ukuran keresahan warga terhadap kualitas wakilnya, bukan sekadar soal selembar ijazah.

Parlemen bisa menutup perdebatan dengan merujuk pada data KPU, seperti disampaikan melalui pemberitaan CNN Indonesia pada 18 November 2026. Tapi selama kecakapan anggota tidak bisa diuji publik, pertanyaan soal ijazah akan terus kembali ke meja yang sama.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →