Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset: Uang Korban Wajib Balik ke Korban

RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR, RJ Moh. Rano Alfath, memastikan pengembalian uang korban tindak pidana masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Substansi itu sudah disetujui pada pembicaraan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Komisi III bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Agenda rapat mencakup laporan panitia kerja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, hingga penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

Bagi korban penipuan investasi atau perkara lain, keputusan ini menyangkut langsung peluang dana mereka kembali. Bukan sekadar pelaku masuk penjara.

Uang korban masuk substansi RUU

Rano menyebut pemulihan kerugian korban menjadi salah satu poin yang ia perjuangkan dalam pembahasan. Menurutnya, aturan ini menjawab masalah yang terus berulang dalam penanganan kejahatan.

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano dalam keterangannya.

Ia menekankan perampasan aset mesti memperkuat kemampuan negara menarik kembali hasil kejahatan, sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan. Mekanismenya harus jelas dan berpijak pada hukum.

“Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” kata dia.

Keluhan korban yang berulang

Selama ini korban sering menunggu lama untuk memperoleh kembali dananya, meski pelaku sudah diproses hukum. Prosesnya berlarut dan tidak jarang berujung tanpa kepastian.

Rano menyebutkan dampak konkretnya: tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Karena itu, pemulihan dinilai mesti diprioritaskan, bukan ditempatkan sebagai urusan belakangan.

“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup,” ujarnya.

Persoalan penipuan investasi menjadi salah satu contoh yang disorot. Kerugiannya luas, melibatkan banyak orang, dan sering menyisakan korban tanpa jalan pemulihan yang memadai.

Perjalanan panjang di Komisi III

Kesepakatan tingkat I ini lahir dari pembahasan yang tidak singkat. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli sebelum menuntaskannya.

Rano memberi apresiasi khusus pada pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses berlangsung. Menurutnya, perhatian pimpinan DPR ikut menentukan rampungnya pembahasan.

“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” katanya.

Dengan disetujuinya tingkat I, naskah RUU beserta penjelasannya telah ditandatangani. Tahap berikutnya berada di tangan parlemen untuk membawa aturan ini ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya.

Yang paling ditunggu publik sekarang: seberapa cepat mekanisme pengembalian aset itu bisa berjalan nyata, dan seberapa besar dana korban yang benar-benar kembali.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →