JAKARTA — RUU Perampasan Aset akan mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset Rampasan. Lembaga itu nantinya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, kepada wartawan pada Rabu (18/11). Menurutnya, pengangkatan pimpinan badan tersebut dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
“Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” kata Tandra.
Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan untuk mengelola aset hasil perampasan. Namun, DPR menghendaki lembaga tersebut berbentuk badan agar memiliki kewenangan lebih kuat.
Alasan DPR Pilih Badan, Bukan Dewan
Menurut Tandra, bentuk badan dinilai lebih efektif karena pimpinan memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada anggota. Ia membandingkannya dengan model dewan yang dinilai kurang tegas dalam struktur komando.
“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” ujarnya.
Badan tersebut akan menjalankan sejumlah tugas, mulai dari menyimpan, merawat, hingga menjual aset yang telah dirampas. Status independen diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset tidak dipengaruhi intervensi pihak lain.
“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam,” imbuh Tandra.
Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo juga menegaskan bahwa badan khusus pengelola aset hasil perampasan nanti akan berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, keberadaan lembaga tersendiri dibutuhkan agar aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola secara khusus.
“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto.
Pembentukan badan ini menjadi salah satu poin krusial dalam RUU Perampasan Aset. Sebab, selama ini aset rampasan dari tindak pidana dinilai belum terkelola optimal karena tersebar di berbagai instansi. Dengan satu badan khusus, pengelolaan diharapkan lebih terpusat dan transparan.
Bagi masyarakat, keberadaan badan ini berpotensi memengaruhi seberapa cepat aset korupsi atau kejahatan lain bisa dilelang atau dimanfaatkan negara. Semakin jelas kewenangannya, semakin besar peluang uang rakyat kembali ke kas negara.
Namun, RUU ini masih dalam pembahasan di DPR. Publik menanti apakah mekanisme pengangkatan pimpinan badan oleh Presiden dengan persetujuan DPR akan cukup kuat mencegah politisasi, atau justru membuka ruang tawar-menawar baru di parlemen.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah