Dampak bagi Upaya Pemberantasan Korupsi
Pengesahan RUU Perampasan Aset membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi. Selama ini, pelaku korupsi kerap lolos dari penyitaan harta karena belum ada payung hukum yang memadai. Dengan UU ini, negara punya dasar lebih kuat untuk merampas aset hasil kejahatan.
Bagi masyarakat, kehadiran UU ini diharapkan menutup celah bagi koruptor menikmati hasil curangnya. Aset yang disita bisa dikembalikan ke negara untuk kepentingan publik.
Puan menegaskan bahwa pengesahan bukan karena tekanan. “Bukan karena desakan, bukan karena dipaksa,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penyusunan dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Namun, implementasi aturan ini nanti tetap perlu diawasi. Publik berharap UU Perampasan Aset tidak hanya menjadi macan kertas. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci.
Langkah Berikutnya
Setelah disahkan, UU Perampasan Aset akan menjadi landasan hukum baru. Aparat penegak hukum perlu menyesuaikan prosedur. Sosialisasi ke masyarakat juga penting agar aturan ini dipahami.
DPR melalui Komisi III telah melakukan kajian agar tidak tumpang tindih dengan KUHAP dan KUHP. Hal ini untuk memastikan transisi berjalan mulus.
Puan berharap UU ini membawa manfaat nyata. “Semoga bermanfaat bagi bangsa Indonesia,” ucapnya. Harapan itu kini menunggu pembuktian di lapangan.
Yang jelas, angka 18 tahun menjadi penanda betapa panjang perjalanan RUU ini. Kini bola berada di tangan penegak hukum untuk menjalankannya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah