JAKARTA — DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Aturan baru ini membuka jalan bagi negara merampas aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tanpa perlu putusan pidana lebih dulu.
Pengesahan itu menutup penantian 18 tahun. Sebelumnya, perampasan harta pelaku kejahatan bergantung pada vonis pengadilan. Kini negara punya jalur lain.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) draf RUU Perampasan Aset. Pasal itu menyebut perampasan tanpa putusan pidana hanya berlaku bila aset yang dirampas mencapai nilai minimum tertentu.
“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian bunyi pasal tersebut.
Empat kondisi pelaku jadi syarat
Batas Rp1 miliar bukan satu-satunya syarat. Pasal 6 ayat (1) mengatur empat kondisi pelaku yang memungkinkan perampasan aset tanpa vonis pidana.
Pertama, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia. Kedua, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Ketiga, tersangka atau terdakwa yang mengalami sakit permanen. Keempat, pelaku yang tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.
Empat kondisi itu masuk dalam BAB III tentang Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas. Artinya, negara tidak bisa serta-merta menyita harta seseorang hanya karena nilainya besar. Harus ada perkara pidana yang mendahului, lalu pelakunya masuk salah satu dari empat kategori tersebut.
Pasal 6 ayat (3) juga mengatur soal perubahan angka. Bila nilai minimum aset berubah di kemudian hari, perubahan itu ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah. Mekanisme ini memberi ruang penyesuaian tanpa harus merevisi undang-undang.
Kenapa aturan ini penting
Selama ini, kasus korupsi kerap berhenti di tengah jalan ketika pelakunya meninggal atau kabur ke luar negeri. Harta yang diduga hasil kejahatan tetap di tangan keluarga atau pihak lain. Negara kesulitan menariknya kembali karena tidak ada putusan pidana yang bisa dieksekusi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah