Kamis, 19 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan Pidana

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan

UU Perampasan Aset memotong jalan buntu itu. Selama asetnya memenuhi ambang Rp1 miliar dan pelakunya masuk empat kategori tadi, negara bisa mengajukan perampasan lewat jalur perdata. Tidak perlu menunggu vonis pidana yang mungkin tak pernah turun.

Bagi masyarakat, aturan ini menyentuh langsung uang publik. Setiap rupiah hasil korupsi yang kembali ke kas negara berarti tambahan dana untuk layanan publik. Sebaliknya, aset yang tetap di tangan pelaku atau pelarian menjadi kerugian yang terus mengendap.

Angka Rp1 miliar juga menjadi patokan penting. Aset di bawah nilai itu tidak bisa dirampas lewat jalur tanpa vonis. Praktis, mekanisme ini menyasar harta besar, bukan pelanggaran kecil.

Namun, ambang itu sekaligus jadi titik kritis. Penyidik mesti membuktikan nilai aset mencapai minimal Rp1 miliar. Bila nilai aset tersebar dalam beberapa bentuk, misalnya rumah, kendaraan, dan rekening, penghitungannya akan menentukan apakah perkara bisa lanjut lewat jalur perampasan tanpa putusan pidana.

Yang perlu dicermati berikutnya

Pengesahan di paripurna membuat UU ini punya dasar hukum penuh. Tahap berikutnya ada di tangan pemerintah: menyiapkan aturan turunan, termasuk tata cara pengajuan perampasan dan penghitungan nilai aset.

Peraturan Pemerintah soal perubahan nilai minimum aset juga masih menunggu. Tanpa aturan teknis yang rapi, pasal sebagus apa pun bisa tersendat di lapangan.

Yang paling dinanti publik sekarang: siapa yang pertama kena. UU ini hanya berlaku untuk perkara yang memenuhi syarat, dan empat kondisi pelaku di Pasal 6 ayat (1) menjadi pintu masuknya. Bila pelaku meninggal dunia dan meninggalkan aset di atas Rp1 miliar, negara punya dasar untuk mengejarnya.

Sebanyak 18 tahun RUU ini mondar-mandir di meja legislasi. Kini batas minimumnya jelas: Rp1.000.000.000,00. Di bawah angka itu, jalur perampasan tanpa vonis pidana tidak berlaku.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →