Kamis, 19 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan Pidana

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan

JAKARTA — DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Aturan baru ini membuka jalan bagi negara merampas aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tanpa perlu putusan pidana lebih dulu.

Pengesahan itu menutup penantian 18 tahun. Sebelumnya, perampasan harta pelaku kejahatan bergantung pada vonis pengadilan. Kini negara punya jalur lain.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) draf RUU Perampasan Aset. Pasal itu menyebut perampasan tanpa putusan pidana hanya berlaku bila aset yang dirampas mencapai nilai minimum tertentu.

“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian bunyi pasal tersebut.

Empat kondisi pelaku jadi syarat

Batas Rp1 miliar bukan satu-satunya syarat. Pasal 6 ayat (1) mengatur empat kondisi pelaku yang memungkinkan perampasan aset tanpa vonis pidana.

Pertama, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia. Kedua, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Ketiga, tersangka atau terdakwa yang mengalami sakit permanen. Keempat, pelaku yang tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.

Empat kondisi itu masuk dalam BAB III tentang Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas. Artinya, negara tidak bisa serta-merta menyita harta seseorang hanya karena nilainya besar. Harus ada perkara pidana yang mendahului, lalu pelakunya masuk salah satu dari empat kategori tersebut.

Pasal 6 ayat (3) juga mengatur soal perubahan angka. Bila nilai minimum aset berubah di kemudian hari, perubahan itu ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah. Mekanisme ini memberi ruang penyesuaian tanpa harus merevisi undang-undang.

Kenapa aturan ini penting

Selama ini, kasus korupsi kerap berhenti di tengah jalan ketika pelakunya meninggal atau kabur ke luar negeri. Harta yang diduga hasil kejahatan tetap di tangan keluarga atau pihak lain. Negara kesulitan menariknya kembali karena tidak ada putusan pidana yang bisa dieksekusi.

UU Perampasan Aset memotong jalan buntu itu. Selama asetnya memenuhi ambang Rp1 miliar dan pelakunya masuk empat kategori tadi, negara bisa mengajukan perampasan lewat jalur perdata. Tidak perlu menunggu vonis pidana yang mungkin tak pernah turun.

Bagi masyarakat, aturan ini menyentuh langsung uang publik. Setiap rupiah hasil korupsi yang kembali ke kas negara berarti tambahan dana untuk layanan publik. Sebaliknya, aset yang tetap di tangan pelaku atau pelarian menjadi kerugian yang terus mengendap.

Angka Rp1 miliar juga menjadi patokan penting. Aset di bawah nilai itu tidak bisa dirampas lewat jalur tanpa vonis. Praktis, mekanisme ini menyasar harta besar, bukan pelanggaran kecil.

Namun, ambang itu sekaligus jadi titik kritis. Penyidik mesti membuktikan nilai aset mencapai minimal Rp1 miliar. Bila nilai aset tersebar dalam beberapa bentuk, misalnya rumah, kendaraan, dan rekening, penghitungannya akan menentukan apakah perkara bisa lanjut lewat jalur perampasan tanpa putusan pidana.

Yang perlu dicermati berikutnya

Pengesahan di paripurna membuat UU ini punya dasar hukum penuh. Tahap berikutnya ada di tangan pemerintah: menyiapkan aturan turunan, termasuk tata cara pengajuan perampasan dan penghitungan nilai aset.

Peraturan Pemerintah soal perubahan nilai minimum aset juga masih menunggu. Tanpa aturan teknis yang rapi, pasal sebagus apa pun bisa tersendat di lapangan.

Yang paling dinanti publik sekarang: siapa yang pertama kena. UU ini hanya berlaku untuk perkara yang memenuhi syarat, dan empat kondisi pelaku di Pasal 6 ayat (1) menjadi pintu masuknya. Bila pelaku meninggal dunia dan meninggalkan aset di atas Rp1 miliar, negara punya dasar untuk mengejarnya.

Sebanyak 18 tahun RUU ini mondar-mandir di meja legislasi. Kini batas minimumnya jelas: Rp1.000.000.000,00. Di bawah angka itu, jalur perampasan tanpa vonis pidana tidak berlaku.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →