JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-undang. UU baru ini mewajibkan presiden membentuk dua badan: pengelola aset dan pengawas pengelola aset.
Aturan pembentukan badan itu tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 67 UU Perampasan Aset. Pasal 53 ayat (1) menyebut, “Pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden.”
Artinya, negara punya institusi tetap untuk menangani aset tindak pidana, mulai dari penyimpanan hingga penjualan lelang. Pembentukan badan ini menjadi kunci agar perampasan aset tidak berhenti di atas kertas.
Badan pengelola: dari penyimpanan sampai lelang
Pasal 54 ayat (2) mengatur tugas badan pengelola aset sebelum dan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penilaian aset tindak pidana. Badan itu juga bertugas mengembangkan, menggunakan, menjual lewat lelang atau tanpa lelang, memanfaatkan, dan mengembalikan aset tindak pidana.
Untuk penjualan dan pemanfaatan, Pasal 54 ayat (5) menegaskan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara.
Pembentukan badan ini penting karena selama ini aset rampasan kerap menumpuk tanpa pengelolaan jelas. Dengan badan khusus, aset bisa dijaga nilainya sebelum putusan pengadilan.
Badan pengawas: lima anggota, lima tahun
Badan pengelola diawasi badan pengawas yang dibentuk presiden. Pasal 61 ayat (1) menyebut, “Pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden.”
Badan pengawas beranggotakan lima orang. Mereka dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu masa jabatan yang sama.
Tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik serta jaksa pengacara negara sesuai UU Perampasan Aset. Pengawasan ini menyentuh langsung proses hukum, bukan cuma urusan administrasi.
Dengan pengawasan melekat, penyalahgunaan aset rampasan oleh oknum penegak hukum bisa dicegah lebih dini.
Dampak buat warga dan penegakan hukum
UU Perampasan Aset membuka jalan bagi negara menyita aset hasil kejahatan, termasuk yang nilainya besar. Sebelumnya, penyitaan aset sering bergantung pada putusan pidana yang panjang.
Dengan badan pengelola dan pengawas, aset yang disita bisa langsung diamankan, dinilai, dan dirawat. Negara tidak perlu menunggu aset rusak atau hilang selama proses hukum berjalan.
Bagi masyarakat, UU ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Aset yang dirampas bisa dikembalikan ke negara untuk kepentingan publik.
Namun, efektivitasnya bergantung pada peraturan presiden yang mengatur kelembagaan badan. Pasal 53 ayat (3) menyebut, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.”
Jadi, setelah UU disahkan, presiden punya pekerjaan rumah menyusun aturan turunan. Tanpa perpres, dua badan itu belum bisa bekerja penuh.
DPR telah menuntaskan tugas legislasi. Sekarang bola ada di tangan pemerintah untuk membentuk badan pengelola dan pengawas aset agar UU ini berjalan nyata.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah