JAKARTA — Majelis hakim menolak nota perlawanan yang diajukan Samin Tan, terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT). Sidang perkara yang merugikan negara Rp17,7 triliun itu pun lanjut ke tahap pembuktian.
Putusan sela dibacakan Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut.
“Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima,” kata Nyoto saat membacakan amar putusan.
Dengan ditolaknya perlawanan itu, jaksa penuntut umum diperintahkan melanjutkan pemeriksaan. Hakim meminta jaksa menghadirkan saksi untuk membuktikan surat dakwaan pada sidang berikutnya, Rabu (25/11).
“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” ujar hakim.
Dakwaan kerugian Rp17,7 triliun
Jaksa sebelumnya mendakwa Samin Tan merugikan keuangan negara hingga Rp17.745.627.652.570,30. Angka itu muncul dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada 2016 sampai 2025.
Kerugian itu berasal dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara di kawasan hutan pada wilayah tambang PT AKT yang dilakukan secara ilegal.
Jaksa menyebut aktivitas itu tetap berjalan meski Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan telah diterminasi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 pada 19 Oktober 2017.
Dalam dakwaan yang dibacakan Kamis (5/11/2026), jaksa menyatakan Samin Tan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari sembilan perusahaan induk di bidang pertambangan. Dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara perusahaan-perusahaan itu, dia disebut meraup keuntungan hingga Rp17,7 triliun.
Keuntungan serupa juga mengalir ke pihak lain. Jaksa mencatat 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO) atau Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung menerima Rp3,9 miliar. Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama disebut menerima Rp170 miliar.
“Telah turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” terang jaksa.
Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Taruhan di sidang pembuktian
Bagi publik, perkara ini bukan sekadar urusan satu pengusaha batu bara. Angka kerugian Rp17,7 triliun yang diklaim jaksa menempatkan kasus ini sebagai salah satu perkara tambang terbesar yang disidangkan tahun ini.
Pembuktian di persidangan akan menentukan apakah klaim kerugian negara sebesar itu bisa dibuktikan di pengadilan. Jaksa harus menghadirkan saksi dan alat bukti untuk mengaitkan aktivitas tambang ilegal dengan aliran keuntungan ke terdakwa.
Hakim sudah memastikan pemeriksaan berlanjut. Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu (25/11), dengan agenda mendengarkan saksi dari penuntut umum.
“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” kata Nyoto Hindaryanto di ruang sidang.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah