Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Illicit Enrichment Batal Masuk RUU Perampasan Aset, DPR Ungkap 2 Alasan

Illicit Enrichment Batal Masuk RUU Perampasan Aset, DPR Ungkap 2 Alasan
Illicit Enrichment Batal Masuk RUU Perampasan Aset, DPR Ungkap 2 Alasan

Ini yang membuat sejumlah kalangan kecewa. Mereka menilai illicit enrichment adalah jawaban atas kasus-kasus di mana penyidik kesulitan membuktikan asal-usul kekayaan karena transaksi dilakukan rapi dan berlapis.

Di sisi lain, DPR berpegangan pada prinsip bahwa seseorang tidak bisa dihukum hanya karena hartanya bertambah. Prinsip itu yang dianggap sejalan dengan praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman.

RUU Perampasan Aset sendiri tetap dibahas sebagai payung hukum untuk merampas harta hasil tindak pidana. Hanya saja, pintu masuk lewat kekayaan yang tidak wajar tidak disediakan di dalamnya.

Perjalanan RUU ke depan

Pernyataan Habiburokhman disampaikan usai rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026). Artinya, pembahasan RUU Perampasan Aset sudah melewati tahap pengambilan keputusan di parlemen, setidaknya untuk perkara illicit enrichment.

Yang tersisa kini adalah bagaimana aturan itu diterapkan saat sah menjadi undang-undang. Penyidik akan tetap bekerja dengan alat bukti konvensional, sementara tuntutan untuk memasukkan illicit enrichment bisa kembali muncul di kemudian hari.

Habiburokhman tidak menutup kemungkinan masukan publik terus mengalir. Namun untuk saat ini, keputusan sudah diambil: illicit enrichment tidak menjadi bagian dari RUU Perampasan Aset, dengan alasan beragamnya aspirasi dan jejak penolakan di sejumlah negara.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →