Ini yang membuat sejumlah kalangan kecewa. Mereka menilai illicit enrichment adalah jawaban atas kasus-kasus di mana penyidik kesulitan membuktikan asal-usul kekayaan karena transaksi dilakukan rapi dan berlapis.
Di sisi lain, DPR berpegangan pada prinsip bahwa seseorang tidak bisa dihukum hanya karena hartanya bertambah. Prinsip itu yang dianggap sejalan dengan praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman.
RUU Perampasan Aset sendiri tetap dibahas sebagai payung hukum untuk merampas harta hasil tindak pidana. Hanya saja, pintu masuk lewat kekayaan yang tidak wajar tidak disediakan di dalamnya.
Perjalanan RUU ke depan
Pernyataan Habiburokhman disampaikan usai rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026). Artinya, pembahasan RUU Perampasan Aset sudah melewati tahap pengambilan keputusan di parlemen, setidaknya untuk perkara illicit enrichment.
Yang tersisa kini adalah bagaimana aturan itu diterapkan saat sah menjadi undang-undang. Penyidik akan tetap bekerja dengan alat bukti konvensional, sementara tuntutan untuk memasukkan illicit enrichment bisa kembali muncul di kemudian hari.
Habiburokhman tidak menutup kemungkinan masukan publik terus mengalir. Namun untuk saat ini, keputusan sudah diambil: illicit enrichment tidak menjadi bagian dari RUU Perampasan Aset, dengan alasan beragamnya aspirasi dan jejak penolakan di sejumlah negara.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah