JAKARTA — DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11). Aturan baru ini memungkinkan negara menyita harta pelaku korupsi hingga penipuan kripto, tetapi tidak memuat pasal pemiskinan koruptor.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. UU Perampasan Aset memuat 74 pasal beserta konsideran dan penjelasan. Sebelumnya, Panja Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Rabu (18/11).
Isi UU Perampasan Aset: 10 Poin Utama
UU ini merangkum 10 pokok substansi dalam pembaruan hukum penindakan kejahatan dan pemulihan kerugian negara. Poin kuncinya mencakup mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Artinya, negara bisa menyita harta pelaku sebelum vonis inkrah.
Objek sitaan juga diperluas hingga kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi. UU ini juga menjamin pengembalian aset secara optimal kepada para korban tindak pidana.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ruang lingkup UU tidak terbatas pada korupsi. Negara bisa menyita harta pelaku kejahatan ekonomi lain yang merugikan masyarakat luas, termasuk bandar judi daring dan penipuan aset kripto.
“Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.
Penyitaan tetap bisa dieksekusi meski pelaku melarikan diri. Harta sitaan akan dikelola badan pengelolaan hasil perampasan aset agar manfaatnya kembali kepada rakyat.
Mengapa Pasal Pemiskinan Koruptor Tak Masuk
DPR tidak memasukkan ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan ada perdebatan kuat karena pasal itu dinilai berpotensi bertentangan dengan HAM.
Ia mengaku telah membandingkan dengan ketiadaan pasal tersebut di Amerika Serikat dan Inggris. “Kalau tidak salah, di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (19/11).
Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara, bukan hukum materiil yang menetapkan norma penghukuman pidana. Karena itu, pasal pemiskinan dianggap tidak pas dimasukkan ke beleid ini.
Keputusan itu menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai tanpa illicit enrichment, upaya memiskinkan koruptor jadi pincang. Namun DPR berpegang pada pertimbangan HAM dan karakter UU yang murni prosedural.
Dua Lembaga Baru Pengelola Aset Rampasan
UU ini mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru: Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Pemisahan fungsi dan pengawasan dirancang mencegah konflik kepentingan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.
Badan Pengelola Aset bertugas memisahkan pengelolaan barang rampasan dari institusi penegak hukum yang melakukan penyitaan. Langkah ini merujuk praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman.
Badan Pengawas Perampasan Aset berdiri independen. Lembaga ini dibentuk khusus menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi penyalahgunaan aturan oleh penguasa maupun aparat.
“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” katanya.
Dampak bagi Masyarakat dan Korban
Bagi masyarakat, UU ini membuka jalan pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan ekonomi. Korban penipuan kripto, investasi bodong, hingga travel umrah punya peluang mendapatkan asetnya kembali.
Negara juga bisa menyita harta bandar judi online yang selama ini merugikan masyarakat luas. Dengan mekanisme perampasan tanpa menunggu putusan pidana, proses penyitaan bisa lebih cepat.
Namun tanpa pasal illicit enrichment, upaya memburu kekayaan pejabat yang tidak wajar tetap bergantung pada pembuktian pidana biasa. Ini pekerjaan rumah bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang berikutnya.
UU Perampasan Aset kini menunggu implementasi. Dua lembaga baru harus segera dibentuk, dan masyarakat akan mengawasi apakah aturan ini benar-benar memiskinkan koruptor atau justru tumpul di lapangan. (JournalArta)











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah