JAKARTA — DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11). Negara kini bisa merampas harta hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelakunya.
Pengesahan terjadi dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi menyetujui, tanpa penolakan.
Perubahan paling menonjol: bandar judi online hingga pelaku investasi bodong masuk jangkauan UU ini. Harta mereka bisa disita.
“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11).
Bukan karena desakan
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan hasil tekanan pihak mana pun. Menurut Puan, DPR menjalani proses panjang sebelum sampai ke keputusan itu.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
DPR menggelar 87 kali RDP dan RDPU, berkunjung ke 15 provinsi, serta menyerap aspirasi di 46 daerah pemilihan. RUU ini juga disinkronkan dengan KUHAP dan KUHP agar tidak tumpang tindih.
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai akhir proses yang sangat panjang. Gagasan perampasan aset pertama kali diusulkan 18 tahun lalu.
Komisi III baru bergerak Agustus 2025 setelah Sufmi Dasco Ahmad memanggilnya. September 2025 Badan Keahlian DPR menyusun draf, RUU jadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, Panja bekerja sejak 5 November 2026, dan keputusan tingkat I diambil Rabu (18/11).
Cakupan menyempit, fokus ke korupsi
Judul RUU berubah setelah menerima masukan masyarakat sipil. Cakupannya kini dipusatkan pada tindak pidana korupsi.
“Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi,” ujar Habiburokhman.
Awalnya RUU mencakup 13 jenis tindak pidana, lalu dipersempit. Selain korupsi, UU ini menjangkau narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi yang berdampak luas.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah