Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor Rp? Bakal Dirampas

UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor Rp? Bakal Dirampas
UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor Rp? Bakal Dirampas

JAKARTA — Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi itu dinilai mengakhiri paradigma lama yang hanya menghitung berapa tahun koruptor dipenjara, tanpa memastikan kekayaan hasil kejahatannya benar-benar kembali ke negara.

Menurut Hardjuno, selama ini penegakan hukum terlalu sibuk pada lama hukuman dan lupa menghitung uang hasil korupsi yang berhasil disita. Akibatnya, kata dia, seorang koruptor bisa bebas lalu tetap menikmati kekayaannya, bahkan setelah menjalani pidana.

Kritik pada Hukuman Penjara

Hardjuno menyebut hukuman penjara tak memberi efek jera maksimal selama keuntungan ekonomi dari korupsi masih bisa dinikmati. Karena itu, ia menekankan penegakan hukum harus memastikan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan pelakunya.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Ia menambahkan kekayaan hasil kejahatan itu kerap berpindah tangan. Bisa dinikmati keluarga, bisa juga dititipkan ke pihak lain. Menurut Hardjuno, paradigma semacam ini yang harus diakhiri lewat UU Perampasan Aset.

Pernyataan itu muncul setelah DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturan ini memberi dasar hukum bagi negara untuk merampas harta yang berasal dari tindak pidana, tidak hanya mengandalkan vonis pidana badan terhadap pelaku.

Ruang Uji Materi dan Masa Transisi

Meski menyambut baik pengesahan, Hardjuno mengingatkan masih ada sejumlah ketentuan yang berpotensi menjadi objek kajian dan pengujian hukum. Sorotannya terutama soal perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.

Sebagai akademisi, ia menilai ruang perdebatan itu wajar. Seluruh elemen masyarakat, katanya, punya hak konstitusional mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945.

Dia juga menyoroti masa transisi sekitar satu tahun sebelum undang-undang berlaku efektif. Waktu itu, menurut Hardjuno, perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaan aturan.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →