“Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.
Aset yang Dititipkan Tetap Bisa Dirampas
Hardjuno menegaskan perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak bisa dinikmati pelaku maupun pihak lain. Aset yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan lewat perusahaan tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.
Ia memberi contoh kasus koruptor yang meninggal dunia. Menurut Hardjuno, uang hasil korupsi tidak otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya.
“Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.
Namun ia menekankan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik tetap harus dilindungi. Prinsip itu, kata Hardjuno, penting agar perampasan aset tidak menghukum orang yang tidak terlibat kejahatan.
Pengelolaan Aset Rampasan Harus Transparan
Perhatian lain diarahkan ke pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Hardjuno meminta kedua lembaga itu punya pembagian kewenangan jelas, bekerja transparan, dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.
Ia mengingatkan risiko baru bila pengelolaan aset rampasan tidak rapi. Alih-alih mengembalikan kerugian negara, aset koruptor justru bisa menjadi sumber penyimpangan baru.
“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.
Bagi publik, UU ini menyentuh langsung soal uang negara yang selama ini sulit kembali. Setiap aset yang berhasil dirampas berpotensi menambah penerimaan negara, sementara transparansi nilai dan penggunaan hasilnya menjadi ukuran apakah aturan ini benar-benar bekerja.
Pemerintah dan DPR kini punya waktu sekitar satu tahun untuk menyiapkan aturan turunan, termasuk pembentukan dua badan baru tersebut, sebelum UU Perampasan Aset berlaku efektif.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah