Kamis, 19 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

EHS Dipecat dari Polri, Tetap Ditahan untuk Proses Pidana

EHS Dipecat dari Polri, Tetap Ditahan untuk Proses Pidana
EHS Dipecat dari Polri, Tetap Ditahan untuk Proses Pidana

JAKARTA — Perwira tinggi Polri berinisial EHS resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan dia melanggar etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Putusan itu dibacakan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, dan langsung diikuti pemindahan EHS kembali ke tahanan.

EHS meninggalkan ruang sidang dengan baju tahanan biru muda. Kedua tangannya terikat, wajahnya tertutup masker hitam. Petugas menggiringnya ke kendaraan taktis Brimob untuk dibawa ke Rumah Tahanan Markas Komando Brimob di Depok, Jawa Barat.

Di sana, bekas perwira itu masih menghadapi proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Pemecatan dari institusi tidak menghentikan perkara pidananya.

Alasan majelis etik menjatuhkan PTDH

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan putusan sidang etik langsung ditindaklanjuti. “Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.

Dalam persidangan, majelis KKEP menilai EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan. Dia memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Majelis menyatakan EHS melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis menjatuhkan sanksi etika. Perbuatan EHS dinyatakan sebagai tindakan tercela.

Banding dan permintaan maaf

EHS tidak menerima putusan itu. Dia menyatakan keberatan dan mengajukan banding.

Meski begitu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf di persidangan. “Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta.

Anam menjelaskan para saksi yang dihadirkan memberi keterangan soal kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan. Keterangan itu, menurut dia, membantu menjelaskan pokok pemeriksaan etik.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →