JAKARTA — Perwira tinggi Polri berinisial EHS resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan dia melanggar etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Putusan itu dibacakan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, dan langsung diikuti pemindahan EHS kembali ke tahanan.
EHS meninggalkan ruang sidang dengan baju tahanan biru muda. Kedua tangannya terikat, wajahnya tertutup masker hitam. Petugas menggiringnya ke kendaraan taktis Brimob untuk dibawa ke Rumah Tahanan Markas Komando Brimob di Depok, Jawa Barat.
Di sana, bekas perwira itu masih menghadapi proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Pemecatan dari institusi tidak menghentikan perkara pidananya.
Alasan majelis etik menjatuhkan PTDH
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan putusan sidang etik langsung ditindaklanjuti. “Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.
Dalam persidangan, majelis KKEP menilai EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan. Dia memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Majelis menyatakan EHS melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis menjatuhkan sanksi etika. Perbuatan EHS dinyatakan sebagai tindakan tercela.
Banding dan permintaan maaf
EHS tidak menerima putusan itu. Dia menyatakan keberatan dan mengajukan banding.
Meski begitu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf di persidangan. “Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta.
Anam menjelaskan para saksi yang dihadirkan memberi keterangan soal kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan. Keterangan itu, menurut dia, membantu menjelaskan pokok pemeriksaan etik.
“Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang,” ujar Anam.
Perkara penyadapan yang menjerat empat perwira
Kasus ini bukan hanya soal EHS. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka. Mereka tersangkut perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Di hari yang sama, Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS. Majelis menjatuhkan sanksi PTDH kepada AS, yang juga menyatakan akan mengajukan banding.
Artinya, dua perwira tinggi kini menghadapi hasil serupa: dicopot dari institusi, tetapi masih berjalan di dua jalur hukum sekaligus, etik dan pidana.
Dampak ke kepercayaan publik
Bagi masyarakat, putusan ini menyangkut hal yang sangat konkret: penyadapan. Alat dan wewenang teknologi kepolisian seharusnya dipakai untuk menindak kejahatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika akses itu disalahgunakan, yang terancam bukan hanya nama institusi, tetapi rasa aman warga yang telepon dan datanya bisa saja disadap.
Karena itu, langkah majelis etik memecat EHS dan AS dibaca sebagai ujian atas keseriusan Polri merapikan pengawasan internal. Publik biasanya menilai dari dua hal: apakah sanksi etik benar-benar dijalankan, dan apakah proses pidana di Bareskrim berjalan sampai tuntas tanpa tebang pilih.
Perkara ini juga menyinggung tata kelola perangkat teknologi di tubuh Polri. Dalam putusan disebut pemanfaatan akses dan perangkat milik institusi secara tidak profesional. Artinya, ada persoalan prosedur dan kontrol internal yang perlu dibenahi, bukan sekadar perilaku satu orang.
Langkah berikutnya
Setelah pemecatan, EHS kembali mendekam di Rutan Mako Brimob, Depok. Bareskrim Polri melanjutkan penyidikan pidana atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Banding yang dia ajukan akan menentukan apakah putusan PTDH itu bertahan atau berubah.
Yang belum selesai juga perkara tiga tersangka lain, LSP, EH, dan SU. Sidang etik AS sudah menghasilkan PTDH, dan dia pun menyiapkan banding. Dengan dua perwira tinggi dipecat dalam perkara yang sama, perhatian berikutnya tertuju ke meja sidang berikutnya dan ke berkas pidana yang masih berjalan di Bareskrim.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah