JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru yang memungkinkan terduga pelanggar kode etik mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) secara daring. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Senin (16/11/2026).
Aturan ini merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perubahan mekanisme sidang etik jadi sorotan karena Polri bersiap menggelar sidang terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pekan depan.
Listyo merupakan salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran lewat media elektronik
Pasal 59 Ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengatur kehadiran terduga pelanggar tidak lagi wajib dilakukan secara langsung. Mereka bisa mengikuti persidangan melalui media elektronik, asalkan mendapat persetujuan Ketua Majelis KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi aturan tersebut.
Dengan begitu, jalannya sidang etik tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik terduga pelanggar di ruang sidang. Persetujuan Ketua Majelis menjadi pintu masuknya.
Susunan majelis ikut diatur
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penentuan anggota majelis sidang etik terhadap Listyo Sigit mengikuti ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Ketentuan soal susunan anggota majelis tercantum dalam Pasal 42.
“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Penjelasan itu sekaligus menjawab pertanyaan soal kualifikasi pangkat anggota KKEP yang akan mengadili Listyo. Sebab, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan jenderal polisi bintang empat.
Pasal 42 ayat (3) menyebut anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat anggota yang diduga melakukan pelanggaran.
Kenapa aturan ini penting
Bagi publik, perubahan ini menentukan seberapa terbuka proses etik di tubuh Polri. Sidang yang bisa digelar lewat media elektronik memudahkan terduga pelanggar hadir, termasuk mereka yang berpangkat tinggi. Namun, semuanya tetap menunggu persetujuan Ketua Majelis KKEP.
Sejumlah agenda lain di Polri pekan ini turut menyita perhatian. Irjen Eko Hadi dipecat tidak hormat dari Polri buntut kasus sadap Prabowo, dan Bareskrim menggeledah rumahnya.
Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sendiri masih berjalan. Listyo Sigit, yang kini berstatus tersangka, akan menghadapi sidang etik dalam waktu dekat.
Yang dinanti publik sekarang: siapa yang duduk di majelis, apakah sidang digelar terbuka atau lewat media elektronik, dan seperti apa putusan KKEP nanti.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah