JAKARTA — Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi itu dinilai mengakhiri paradigma lama yang hanya menghitung berapa tahun koruptor dipenjara, tanpa memastikan kekayaan hasil kejahatannya benar-benar kembali ke negara.
Menurut Hardjuno, selama ini penegakan hukum terlalu sibuk pada lama hukuman dan lupa menghitung uang hasil korupsi yang berhasil disita. Akibatnya, kata dia, seorang koruptor bisa bebas lalu tetap menikmati kekayaannya, bahkan setelah menjalani pidana.
Kritik pada Hukuman Penjara
Hardjuno menyebut hukuman penjara tak memberi efek jera maksimal selama keuntungan ekonomi dari korupsi masih bisa dinikmati. Karena itu, ia menekankan penegakan hukum harus memastikan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan pelakunya.
“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan kekayaan hasil kejahatan itu kerap berpindah tangan. Bisa dinikmati keluarga, bisa juga dititipkan ke pihak lain. Menurut Hardjuno, paradigma semacam ini yang harus diakhiri lewat UU Perampasan Aset.
Pernyataan itu muncul setelah DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturan ini memberi dasar hukum bagi negara untuk merampas harta yang berasal dari tindak pidana, tidak hanya mengandalkan vonis pidana badan terhadap pelaku.
Ruang Uji Materi dan Masa Transisi
Meski menyambut baik pengesahan, Hardjuno mengingatkan masih ada sejumlah ketentuan yang berpotensi menjadi objek kajian dan pengujian hukum. Sorotannya terutama soal perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.
Sebagai akademisi, ia menilai ruang perdebatan itu wajar. Seluruh elemen masyarakat, katanya, punya hak konstitusional mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945.
Dia juga menyoroti masa transisi sekitar satu tahun sebelum undang-undang berlaku efektif. Waktu itu, menurut Hardjuno, perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaan aturan.
“Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.
Aset yang Dititipkan Tetap Bisa Dirampas
Hardjuno menegaskan perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak bisa dinikmati pelaku maupun pihak lain. Aset yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan lewat perusahaan tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.
Ia memberi contoh kasus koruptor yang meninggal dunia. Menurut Hardjuno, uang hasil korupsi tidak otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya.
“Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.
Namun ia menekankan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik tetap harus dilindungi. Prinsip itu, kata Hardjuno, penting agar perampasan aset tidak menghukum orang yang tidak terlibat kejahatan.
Pengelolaan Aset Rampasan Harus Transparan
Perhatian lain diarahkan ke pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Hardjuno meminta kedua lembaga itu punya pembagian kewenangan jelas, bekerja transparan, dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.
Ia mengingatkan risiko baru bila pengelolaan aset rampasan tidak rapi. Alih-alih mengembalikan kerugian negara, aset koruptor justru bisa menjadi sumber penyimpangan baru.
“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.
Bagi publik, UU ini menyentuh langsung soal uang negara yang selama ini sulit kembali. Setiap aset yang berhasil dirampas berpotensi menambah penerimaan negara, sementara transparansi nilai dan penggunaan hasilnya menjadi ukuran apakah aturan ini benar-benar bekerja.
Pemerintah dan DPR kini punya waktu sekitar satu tahun untuk menyiapkan aturan turunan, termasuk pembentukan dua badan baru tersebut, sebelum UU Perampasan Aset berlaku efektif.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah