Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset

JAKARTA — DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11). Negara kini bisa merampas harta hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelakunya.

Pengesahan terjadi dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi menyetujui, tanpa penolakan.

Perubahan paling menonjol: bandar judi online hingga pelaku investasi bodong masuk jangkauan UU ini. Harta mereka bisa disita.

“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11).

Bukan karena desakan

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan hasil tekanan pihak mana pun. Menurut Puan, DPR menjalani proses panjang sebelum sampai ke keputusan itu.

“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

DPR menggelar 87 kali RDP dan RDPU, berkunjung ke 15 provinsi, serta menyerap aspirasi di 46 daerah pemilihan. RUU ini juga disinkronkan dengan KUHAP dan KUHP agar tidak tumpang tindih.

Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai akhir proses yang sangat panjang. Gagasan perampasan aset pertama kali diusulkan 18 tahun lalu.

Komisi III baru bergerak Agustus 2025 setelah Sufmi Dasco Ahmad memanggilnya. September 2025 Badan Keahlian DPR menyusun draf, RUU jadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, Panja bekerja sejak 5 November 2026, dan keputusan tingkat I diambil Rabu (18/11).

Cakupan menyempit, fokus ke korupsi

Judul RUU berubah setelah menerima masukan masyarakat sipil. Cakupannya kini dipusatkan pada tindak pidana korupsi.

“Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi,” ujar Habiburokhman.

Awalnya RUU mencakup 13 jenis tindak pidana, lalu dipersempit. Selain korupsi, UU ini menjangkau narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi yang berdampak luas.

Yang terakhir itu mencakup investasi bodong, saham bodong, dan travel umrah-haji bodong. Dasco menegaskan harta pelaku bisa tetap disita meski terdakwanya kabur.

“Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita,” ujarnya.

Dua jalur perampasan

Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menjelaskan UU ini memuat dua mekanisme. Pertama, perampasan berbasis putusan pidana (conviction based). Kedua, perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

Jalur kedua dipakai bila tersangka meninggal, kabur, atau sakit permanen sehingga tak bisa diadili. Untuk korupsi, negara bisa merampas seluruh aset pelaku, termasuk yang bukan hasil kejahatan, jika aset hasil korupsi tak cukup menutup kerugian negara.

Soedeson menegaskan semua perampasan tetap lewat pengadilan. Mekanisme tanpa putusan pidana memakai hukum acara perdata, dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan ke pengadilan.

“Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan,” katanya.

Pihak yang keberatan boleh menggugat dan membuktikan kepemilikan sahnya. Aset baru dijual setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali barang mudah rusak seperti ikan dan minyak. Hasil penjualannya tetap ditahan sampai putusan keluar.

Soedeson mencontohkan koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat lalu pengurusnya kabur, juga travel bodong yang menampung dana jemaah tapi tak memenuhi kewajiban.

“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson.

Badan pengelola dan pelapor terlindungi

UU ini mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Pasal 61 ayat (1) mengatur pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dijalankan badan yang dibentuk Presiden.

Anggota badan pengawas lima orang, masa jabatan lima tahun, dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Badan ini menyusun dan menegakkan kode etik bagi penyidik maupun jaksa pengacara negara, serta melapor ke Presiden dan DPR minimal setahun sekali.

Habiburokhman menyebut pemisahan pengelola aset dari aparat penegak hukum perlu untuk mencegah konflik kepentingan. Model serupa dipakai di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Keanggotaan badan pengawas melibatkan Presiden dan DPR, mirip pola seleksi KPK dan Komisi Yudisial.

Badan pengelola bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual aset rampasan. “Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara,” ujar Soedeson.

Pelapor juga dilindungi. Pasal 15 menyatakan setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberi informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.

Yang tidak masuk: ketentuan illicit enrichment, yakni perampasan kekayaan pejabat yang tak wajar dan tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Habiburokhman menyebut ada dua alasan, salah satunya karena aspirasi publik dan pendapat ahli terbelah. Komisi III juga mempelajari praktik negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menerapkannya.

Bagi masyarakat, UU ini membuka jalan pemulihan uang korban penipuan. Dasco menyebut hasil kejahatan akan kembali ke rakyat lewat badan pengelola, bukan disimpan aparat penegak hukum.

Implementasinya kini bergantung pada pembentukan dua badan oleh Presiden. Sampai keduanya terbentuk, belum ada institusi yang berwenang menjual aset rampasan.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →