Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, Nasabah Diminta Tenang

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, Nasabah Diminta Tenang
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, Nasabah Diminta Tenang

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, pada Kamis (19/11/2026). Keputusan itu tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026. OJK meminta nasabah tetap tenang karena dana di perbankan, termasuk BPR, dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pencabutan ini menjadikan BPR LPN Labuh Gunung sebagai bank keempat di Sumbar yang izinnya dicabut sepanjang tahun ini. Sebelumnya, OJK sudah mencabut izin BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari (Agam), dan BPR Sungai Rumbai (Dharmasraya).

Kronologi penyehatan yang gagal

OJK membeberkan kronologi sebelum izin dicabut. Pada 5 November 2025, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung berstatus BPR dalam penyehatan (BDP) karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) kurang dari 12 persen.

Hampir setahun kemudian, tepatnya 30 Oktober 2026, OJK menetapkan bank itu berstatus BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan ini mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

OJK menilai waktu yang diberikan kepada pengurus dan pemegang saham sudah cukup untuk membenahi permodalan dan likuiditas. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil.

“Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” jelas OJK dalam siaran persnya.

Karena itu, LPS melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026 memutuskan cara penanganan bank dalam resolusi tersebut, yaitu likuidasi. LPS lantas meminta OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung.

Dana nasabah dijamin LPS

Pasca-pencabutan izin, LPS menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan langkah ini bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. “OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis OJK.

Bagi nasabah, penjaminan LPS bukan tanpa syarat. Simpanan yang dijamin maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan suku bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Nasabah juga wajib mencatatkan simpanannya dan tidak memiliki kredit macet di bank yang sama.

Karena itu, nasabah BPR LPN Labuh Gunung sebaiknya segera memastikan data simpanan mereka terverifikasi dan menunggu pengumuman resmi dari LPS soal jadwal dan tata cara pencairan. Likuidasi biasanya berjalan bertahap, dan hak nasabah dihitung berdasarkan catatan bank yang disahkan.

Penutupan BPR di Sumbar tahun ini menambah daftar panjang bank kecil yang tumbang akibat masalah modal dan likuiditas. OJK terus mendorong konsolidasi industri BPR agar hanya bank dengan tata kelola sehat yang bertahan. Bagi masyarakat, insiden ini menjadi pengingat untuk tidak menaruh dana melebihi batas penjaminan di satu bank, serta memilih BPR yang transparan soal kondisi keuangannya.

OJK belum merinci jumlah nasabah atau nilai simpanan yang terdampak di BPR LPN Labuh Gunung. Namun proses likuidasi oleh LPS akan menentukan siapa saja yang berhak atas pengembalian dana dan berapa besarannya.

(FI)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair