Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Yang terakhir itu mencakup investasi bodong, saham bodong, dan travel umrah-haji bodong. Dasco menegaskan harta pelaku bisa tetap disita meski terdakwanya kabur.

“Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita,” ujarnya.

Dua jalur perampasan

Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menjelaskan UU ini memuat dua mekanisme. Pertama, perampasan berbasis putusan pidana (conviction based). Kedua, perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

Jalur kedua dipakai bila tersangka meninggal, kabur, atau sakit permanen sehingga tak bisa diadili. Untuk korupsi, negara bisa merampas seluruh aset pelaku, termasuk yang bukan hasil kejahatan, jika aset hasil korupsi tak cukup menutup kerugian negara.

Soedeson menegaskan semua perampasan tetap lewat pengadilan. Mekanisme tanpa putusan pidana memakai hukum acara perdata, dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan ke pengadilan.

“Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan,” katanya.

Pihak yang keberatan boleh menggugat dan membuktikan kepemilikan sahnya. Aset baru dijual setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali barang mudah rusak seperti ikan dan minyak. Hasil penjualannya tetap ditahan sampai putusan keluar.

Soedeson mencontohkan koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat lalu pengurusnya kabur, juga travel bodong yang menampung dana jemaah tapi tak memenuhi kewajiban.

“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson.

Badan pengelola dan pelapor terlindungi

UU ini mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Pasal 61 ayat (1) mengatur pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dijalankan badan yang dibentuk Presiden.

Anggota badan pengawas lima orang, masa jabatan lima tahun, dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Badan ini menyusun dan menegakkan kode etik bagi penyidik maupun jaksa pengacara negara, serta melapor ke Presiden dan DPR minimal setahun sekali.

Habiburokhman menyebut pemisahan pengelola aset dari aparat penegak hukum perlu untuk mencegah konflik kepentingan. Model serupa dipakai di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Keanggotaan badan pengawas melibatkan Presiden dan DPR, mirip pola seleksi KPK dan Komisi Yudisial.

Badan pengelola bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual aset rampasan. “Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara,” ujar Soedeson.

Pelapor juga dilindungi. Pasal 15 menyatakan setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberi informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.

Yang tidak masuk: ketentuan illicit enrichment, yakni perampasan kekayaan pejabat yang tak wajar dan tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Habiburokhman menyebut ada dua alasan, salah satunya karena aspirasi publik dan pendapat ahli terbelah. Komisi III juga mempelajari praktik negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menerapkannya.

Bagi masyarakat, UU ini membuka jalan pemulihan uang korban penipuan. Dasco menyebut hasil kejahatan akan kembali ke rakyat lewat badan pengelola, bukan disimpan aparat penegak hukum.

Implementasinya kini bergantung pada pembentukan dua badan oleh Presiden. Sampai keduanya terbentuk, belum ada institusi yang berwenang menjual aset rampasan.

Halaman:12Semua Halaman

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →